Kubu Gadang — Bahas anggaran kerja tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Payakumbuh mengundang sejumlah pimpinan perangkat daerah (PD) untuk melakukan rapat teknis (Ratek). Selasa (21/5), sejumlah PD bidang ekonomi diundang, salah satunya Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ratek berlangsung di Ruang Rapat Lt.2 Kantor Bappeda, Kawasan Kubu Gadang.
Sedikit istimewa, Ratek tersebut turut dihadiri Wakil Walikota Payakumbuh Erwin Yunaz. Ratek dipimpin Kepala Bappeda Ifon Satria Can didampingi sekretarus dan para kepala bidang di Bappeda.
Ratek bersama Dinas Kominfo sendiri dipimpin oleh Kepala Bappeda melalui Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Onwilson Wendedi. Dalam hantaran, Onwilson mengungkap bahwa Ratek digelar guna menyingkronkan dokumen RPJMD, Renja dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
“Ratek ini berguna untuk menyingkronkan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota, Rencana Kerja Kota dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2020 mendatang,” kata Onwilson.
Dikatakan, sebelumnya masing-masing perangkat daerah sudah diminta menyusun rencana kerja anggaran (RKA,red) untuk tahun 2020. Penyusunan RKA mengacu kepada prioritas pembangunan Kota Payakumbuh yang terdapat pada setiap perangkat daerah.
“Sesuai dengan proyeksi anggaran tahun 2020, Dinas Kominfo memperoleh alokasi anggaran sementara sebesar Rp. 5,7 Milyar. Dari anggaran yang sudah diajukan ke Bappeda, sudah sesuai besarannya, hanya terdapat beberapa catatan kecil seperti penganggaran untuk tenaga sopir kepala dinas yang tidak bisa diakomodir,” jelas Onwilson.
Menanggapi itu, Kadis Kominfo Jhon Kenedi didampingi Sekretaris Julfiter, Kabid e-Gov Armein Busyra, Kabid Kehumasan Irwan Suwandi dan beberapa pejabat struktural di Diskominfo menyatakan siap memperbaiki dokumen perencanaan sesuai dengan hasil verifikasi dari Bappeda.
“Untuk perbaikan dokumen, nanti akan kita siapkan melalui Sekretaris Dinas dan para Kabid, termasuk penganggaran sopir kepala dinas akan kita hilangkan dan diganti dengan kebutuhan teknis lain seperti tenaga keamanan kantor,” ujar Jhon Kenedi.
Pada kesempatan itu, Jhon Kenedi mengungkap harapannya agar alokasi anggaran untuk Dinas Kominfo pada tahun 2020 ditambah. Hal ini mengingat pagu anggaran yang plot untuk tahun 2020 tersebut justru dibawah anggaran Diskominfo pada tahun 2019.
“Anggaran Rp. 5,7 M yang kami usulkan ibarat anggaran tanggap darurat bencana, sebab jauh turun dari Rp. 7,9 M anggaran tahun 2019 ini. Mengingat tahun 2020 merupakan momen ulang tahun emas (Ke-50, red) Kota Payakumbuh, tentu momen ini perlu terpublikasi dengan baik. Apalagi re-branding Payakumbuh sebagai Kota Randang yang akan go Internasional, tentu butuh publikasi yang luas termasuk di media nasional,” ujar JK sapaan akrab Jhon Kenedi.
“Maka kami berharap, melalui pimpinan, agar anggaran Dinas Kominfo tahun 2020 setidaknya sama besar dengan anggaran tahun 2019 ini,” pinta JK sembari melirik kearah Wakil Walikota Erwin Yunaz.
Menanggapi, Wakil Walikota Payakumbuh mengungkapkan persetujuannya untuk penambahan anggaran publikasi di Diskominfo. Dikatakan, prestasi yang banyak ditorehkan oleh Kota Payakumbuh perlu diketahui publik secara luas.
“Selama ini kita sudah banyak berbuat, banyak prestasi yang dicapai, tetapi hal itu belum terpublikasi secara baik, maka saya setuju anggaran publikasi di Kominfo ditambah,” ujar Wawako Erwin.
Disamping tanggung jawab publikasi, Dinas Kominfo juga bertanggungjawab untuk mengelola program smart city Kota Payakumbuh melalui Bidang e-Goverment.
“Biaya IT juga termasuk mahal, saya kira untuk mewujudkan smart city yang bagus juga perlu dukungan dana yang memadai. Jadi kami harap Bappeda bisa mencari jalan untuk penambahan anggaran Dinas Kominfo,” pungkas Erwin Yunaz.
Ditanya tentang program inovasi Dinas Kominfo, JK menyatakan saat ini Diskominfo melalui Bidang Kehumasan rutin menggelar acara “Senin Cerdas” yang melibatkan seluruh perangkat daerah Kota Payakumbuh.
“Senin cerdas ini merupakan bagian dari kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah, dimana kegiatan inovasi ini tidak menambah anggaran baru dan bisa dicover pada anggaran yang sudah tersedia,” terang JK. (hms)
