Koordinator massa supir Go Car, Mawardi, Selasa, mengatakan pihaknya tidak bisa menerima sepenuhnya program voucher maupun Gocar L sebagai solusi pemangkasan insentif sebesar 50 persen yang ditawarkan Gojek Palembang.
“Kami apresiasi program itu dan mungkin bisa dijalankan, tapi kami tetap pada tuntutan utama yakni cabut pemangkasan insentif,” ujar Mawardi usai mediasi hampir satu jam yang ditengahi Kapolresta Palembang, Kombes Pol Didi Hayamansyah.
Sebelumnya ratusan supir Go Car berdemo di depan Kantor Gojek Palembang untuk memprotes pemangkasan insentif sebesar 50 persen, dari semula Rp300.000 menjadi Rp150.000.
Mawardi menyebut pemangkasan insentif tersebut sangat berdampak terhadap pendapatan para supir khususnya bagi mobil-mobil yang masih dalam proses kredit.
Namun Manajer Gojek Palembang belum bisa mengambil keputusan karena wewenangnya ada di kantor pusat, kata dia, sehingga persoalan tersebut akan disampaikan para supir Go Car ke DPRD Sumsel
Menurutnya akan ada sekitar 3.000 supir Gocar yang mendatangi Gedung DPRD Sumsel pada Kamis (10/10), ia berharap para legislator dapat mencari jalan keluarnya.
“Jika di DPRD Sumsel tidak ada jalan keluar juga, maka akan kami bawa lagi ke Gubernur,” tambahnya.
Sementara Head of Regional Corporate Affairs Gojek Wilayah Sumatera, Teuku Parvinanda Handriawan, mengatakan pihaknya memang belum bisa mengakomodasi tuntutan para supir terkait pemangkasan insentif meski sudah mediasi beberapa kali.
“Kami akan menunggu panggilan dulu jika dibutuhkan untuk mediasi di DPRD, selain itu kami juga harus berkonsolidasi dengan manajemen di Jakarta,” demikian Parvinanda.
Ia menambahkan bahwa Gojek tetap akan meluncurkan program berbasis voucher dan Gocar L sebagai opsi pemangkasan insentif, ia mengklaim kedua program itu akan meningkatkan pendapatan ribuan supir Go Car di Palembang.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com
