“Saya melihat demo dan kericuhan pada pekan lalu, kalau tidak cepat diatasi, maka kericuhan akan semakin melebar dan situasinya akan semakin mencekam,” kata Pangi Syarwi Chaniago melalui telepon selulernya kepada (Feed) di Jakarta, Kamis.
Pangi Syarwi mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang menyebut adanya beberapa kelompok dibalik aksi demo dan tindakan anarkis di Papua antara lain, Benny Wenda, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat ( KNPB).
Menurut Pangi Syarwi, situasi di Papua kalau tidak cepat diatasi maka akan berubah menjadi huru-hara dan bahkan bisa terjadi pelanggaran HAM berat.
“Kalau hal ini sampai terjadi maka akan menjadi pintu masuk bagi kelompok-kelompok tertentu untuk mendesak agar PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) yang akan bersidang pada September ini, untuk mengagendakan situasi di Papua tidak kondusif. Tindakan rasisme yang dilakukan oknum tertentu hanya alat pemilu untuk mendorong situasi di Papua menjadi tidak kondusif,” katanya.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach & Consulting ini menegaskan, Papua adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdaulat yang keberadaannya diakui oleh dunia internasional. “Karena itu, NKRI harus terus di jaga dan Papua selamanya dalam NKRI,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Pangi juga mengimbau agar tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para intelektual untuk memberikan pendidikan politik dan membangkitkan kembali nasionalisme di tanah Papua.
“Saya melihat pada aksi demo dan kerusuhan pada pekan lalu, ada upaya untuk memanfaatkan isu rasisme di Papua untuk diarahkan pada referendum. Namun, hal ini dapat segera diatasi oleh Polri dan TNI yang dukung lembaga intelijen,” katanya.
Menurut Pangi, saat ini adalah waktu yang tepat bagi Pemerintah untuk melakukan evaluasi apa aja yang sudah dilakukan Pemerintah selama ini di Papua.
“Kalau masyarakat Papua ada yang mengatakan, bahwa mereka tidak butuh infrastruktur jalan raya, hal itu dapat dipahami,” katanya.
Pangi menambahkan, mendekati masyarakat Papua, tidak selamanya dengan pendekatan atau cara pandang Jakarta, tapi harus juga dilakukan pendekatan dengan cara pandang kedaerahan.
“Masyarakat Papua terutama yang berada di perkampungan, lebih membutuhkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perkembangan ekonomi rakyat,” katanya.
Menurut dia, Pemerintah pusat mendekati masyarakat Papua hendaknya dengan pendekatan musyawarah mufakat Pangi juga melihat, masyarakat di Papua tersebar dalam suku-suku yang berada di bawah komandu kepala suku. “Karena itu, perlu dicari solusi untuk figur yang dapat menjadi teladan dari kepada suku, sehingga dapat lebih mudah membangun kebersamaan di Papua,” katanya.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com
