“Hari ini saya diundang oleh KPPU untuk klarifikasi bukti-bukti permulaan dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 pasal 20 tentang aktivitas jual rugi (predatory pricing) yang dilakukan oleh pabrik semen asal China,” kata Andre di Kantor KPPU, Jakarta, Senin.
Andre yang didampingi oleh rekan-rekan dari Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSP ISI) menjelaskan, terdapat sinyal jual rugi yang dilakukan oleh semen China dengan indikasi perbedaan harga yang sangat jauh antara produk semen lokal dengan semen pabrikan China.
Padahal, lanjur dia, komponen bahan, sistem pembuatan dan biaya produksi relatif sama.
“Memang secara rata-rata biaya produksi semen lokal lebih mahal salah satunya karena komponen upah buruh yang berbeda antara pabrik lokal dengan pabrik asal China, namun bila dihitung dalam skala ekonomi perbedaan ini tidak terlalu signifikan. Tapi kok selisih harganya bisa begitu jauh. Ini ada apa,” kata Anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 itu mempertanyakan.
Ia pun mengapresiasi kinerja KPPU yang menindaklanjuti laporannya tersebut dan diharapkan akan ada hasil yang baik bagi perusahaan semen nasional melalui proses di KPPU.
“Saya berharap proses penyelidikan yang dilakukan segera rampung sehingga kita bisa mengetahui secara jelas dugaan pelanggaran pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 sehingga industri strategis kita bisa selamat dari marabahaya,” kata Andre.
Andre menambahkan, saat ini pemanfaatan pabrik semen di Indonesia hanya sekitar 65 persen dari kapasitas terpasang lantaran kondisi over supply pasar semen nasional.
“Sejak 2015 pemerintah gencar memberikan izin pembangunan pabrik semen baru. Pabrik-pabrik semen baru ini didominasi oleh pabrik semen asal Tiongkok. Pemain baru tersebut antara lain Conch Cement, Jui Shin, Panasia, Haohan, Hippo/Sun Fook dan Hongshi,” ucapnya.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com
