MoU tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil, Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi dan Iman Rachman selaku Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), pada acara West Java Investment Summit (WJIS) 2019, di Kota Bandung, Jumat.
Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan pihaknya dalam menjaring investor mendahulukan kerjasama terjalin dengan BUMD terlebih dahulu.
“Jadi saya selalu mendahulukan BUMD Pemprov Jabar selama bisnisnya berhubungan dengan BUMD,” katanya.
Gubernur Emil mengatakan penting BUMD mendapatkan benefit lebih dahulu dibanding swasta karena tujuannya tetap demi kesejahteraan Jawa Barat.
“Saya pastikan bahwa BUMD mendapat benefit lebih dahulu,” ujarnya.
Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi menuturkan kerja sama ini akan semakin memudahkan para pihak yang terlibat di dalamnya untuk saling mengakses dan menyediakan kebutuhan guna menunjang upaya mau pun target pembangunan pemerintah demi pertumbuhan infrastruktur daerah dan perekonomian masyarakat.
Yuddy mengatakan sebagai bank pembangunan daerah milik Provinsi Jawa Barat, Bank BJB memandang jalinan kemitraan ini sebagai salah satu langkah positif untuk semakinmelebarkan sayap kontribusi di bidang usaha yang dijalankan.
“Dan sesuai dengan semangat sinergi dan kolaborasi yang digaungkan Pemprov Jawa Barat, kami selalu berkomitmen untuk terus membuka dan mempererat jalinan silaturahmi yang memberi manfaat dalam mempermudah langkah sekaligus membuka jendela guna menatap cakrawala peluang serta harapan yang lebih luas,” katanya.
Bank BJB meyakini semangat untuk selalu berkontribusi akan terasa semakin membara apabila dibarengi dengan langkah kolaborasi.
Tujuan pengembangan usaha yang diharapkan dari kerja sama ini merupakan bagian dari semangat revitalisasi dan pengembangan BUMD Provinsi Jawa Barat yang digalakkan pemerintah.
Untuk mewujudkan visi Jabar Juara lahir Batin, hal tersebut menjadi sesuatu yang niscaya diupayakan. Baik Bank BJB, Pemprov Jabar dan PT PPA menyepakati untuk saling bersinergi guna mendukung percepatan, monitoring dan evaluasi kesepakatan.
Semetara ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi pemetaan dan monitoring permasalahan dalam upaya pengembangan dan revitalisasi BUMD di Jawa Barat, penyediaan pembiayaan melalui skemapinjaman dan/atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan.
Kemudian fasilitasi dan koordinasi dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut/rencana pengembangan dan revitalisasi BUMD di Jawa Barat.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com
