Batam ((Feed)) – Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Batam Muhammad Rudi mengingatkan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bidang pariwisata tetap harus mengacu pada tata ruang daerah.
“KEK Pariwisata tidak akan lepas dari tata ruang yang ada. Tidak boleh sembarang mengajukan KEK,” kata Muhammad Rudi di Batam, Kepulauan Riau, Kamis.
Ia mengatakan, KEK Pariwisata sangat potensial dikembangkan di Batam. Tidak hanya di Pulau Pengalap yang sudah diusulkan sebagai KEK, namun juga pulau-pulau lain yang sudah dikembangkan penanam modal. Sejumlah pulau sudah dikelola penanam modal untuk pariwisata, di antaranya Pulau Rano di Kecamatan Galang dan sebuah pulau lain di Pulau Belakangpadang.
Ia meminta pemilik lahan di pulau yang ingin dijadikan KEK untuk memenuhi seluruh persyaratan, agar pihaknya dapat meneruskan usulan itu ke pemerintah.
“PT yang mendapat izin pembebasan lahan segera ajukan ke kita. Kita beruntung, Deputi 2 BP Batam adalah sekretaris dewan nasional,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, pria yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam itu berharap pulau-pulau lain di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun bisa ikut menjadi KEK.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata Arif Yahya mendorong agar Provinsi Kepri memiliki KEK bidang pariwisata.
“KEK di Kepri mau banget saya,” kata menteri saat mengunjungi Resor Kepri Coral di Pulau Pengelap, Rabu (16/10).
Menurut dia, cara paling cerdas membangun pariwisata adalah dengan pemberlakuan KEK.
Ia menyatakan permasalahan paling besar dalam investasi adalah perizinan. Perlakuan KEK akan memberikan kemudahan perizinan.
Dengan penerapan KEK, maka pemerintah langsung melakukan deregulasi dan memberlakukan pelayanan terpadu satu pintu.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun infrastruktur yang dibutuhkan di kawasan. KEK, kata dia, mampu menyejahterakan masyarakat. Penanam modal akan mendapatkan insentif fiskal.
“Karenanya saya sarankan Kepri memiliki KEK,” kata dia.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com
