Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, program tersebut, diharapkan mampu memberikan kemudahan akses energi dan memberikan pilihan kepada para nelayan serta petani atas sumber energi yang dipergunakan.
“Program tersebut juga bertujuan untuk menghemat pengeluaran biaya bahan bakar, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Djoko, dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Konversi BBM ke BBG, di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu.
Djoko menjelaskan, dengan konverter kit berbahan bakar Liquified Petroleum Gas (LPG), para nelayan dan petani diyakini bisa menghemat biaya hingga 30 persen, dengan asumsi tanpa ada subsidi, dibandingkan menggunakan BBM.
Djoko menambahkan, namun dengan masih adanya subsidi baik untuk BBM maupun LPG, maka penggunaan konverter kit dengan bahan bakar gas tersebut bisa menghemat biaya para nelayan dan petani mencapai 50 persen.
“Dengan subsidi yang berlaku sekarang ini baik untuk bensin maupun LPG, maka penghematan yang diperoleh bisa mencapai sekitar 50 persen. Dengan LPG juga memberikan energi bersih, dan mengurangi konsumsi BBM,” ujar Djoko.
Konverter kit BBM ke BBG untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran terdiri dari beberapa komponen, yakni mesin penggerak, konverter kit, as panjang, baling-baling, dua buah tabung LPG 3 kg, as panjang dan baling-baling, serta aksesoris pendukung lainnya.
Sedangkan konverter kit BBM ke BBG untuk mesin pompa air bagi petani sasaran terdiri dari mesin pompa air, konverter kit, selang hisap dan buang, satu buah tabung LPG 3 kg, serta aksesoris pendukung lainnya.
Kriteria nelayan dan petani yang mendapatkan paket konverter kit BBM ke BBG sesuai Perpres No.38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran.
Kriteria tersebut antara lain adalah nelayan yang memiliki kapal ukuran di bawah 5 Gross Tonnage (GT) dan memiliki daya mesin di bawah 13 Horse Power (HP).
Sementara kriteria untuk para petani penerima paket adalah orang yang memiliki lahan pertanian paling luas 0,5 hektar.
Selain itu, untuk petani di wilayah transmigrasi yang memiliki luas lahan maksimal dua hektar dan melakukan sendiri usaha tani tanaman pangan atau hortikultura, serta memiliki mesin pompa air dengan daya paling besar 6,5 HP.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com
