Jakarta ((Feed)) – Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menyatakan berbagai proyek industri ekstraktif seperti pertambangan hingga pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bisa mengancam kedaulatan pangan laut nasional.
“Kami meminta pemerintah menghentikan proyek ekstraktif yang terbukti mengancam keberlangsungan pangan laut serta mendesak pemerintah meminta pertanggungjawaban negara-negara industri untuk menghentikan pembangunan yang merusak iklim global,” katanya di Jakarta, Rabu.
Susan menegaskan agar berbagai proyek ekstraktif yang terbukti mencemari laut dan mengancam keberlangsungan pangan laut agar dapat sepenuhnya dievaluasi.
Selain itu, ujar dia, pihaknya juga mendesak pemerintah serius meminta berbagai negara industri menghentikan proses pembangunan yang menjadi kontributor utama krisis iklim.
Apalagi, ia juga mengingatkan bahwa masyarakat internasional pada 16 Oktober ini memperingati Hari Pangan Dunia.
“Peringatan ini penting dilakukan mengingat keberadaan manusia tidak akan bisa dipertahankan tanpa ketersediaan pangan yang berdaulat, berkualitas, adil, dan berkelanjutan,” katanya.
Sekjen Kiara memaparkan produksi pangan laut sebanyak 90.9 juta ton per tahun, dan bila ditambahkan dengan total produksi perikanan budi daya sebanyak 80 juta ton per tahun, maka total produksi perikanan dunia tercatat sebanyak 170,9 juta ton per tahun.
Dari angka tersebut, lanjutnya, tercatat 151,2 juta ton per tahun telah dikonsumsi oleh manusia.
“Ini merupakan bukti bahwa pangan laut merupakan sektor strategis dan penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, siapapun penting untuk terlibat memperjuangkan keberlangsungan pangan laut, mulai dari level nasional sampai dengan internasional,” ucap Susan Herawati.
Namun, ia berpendapat bahwa keberlangsungan pangan laut terus terancam oleh proyek pembangunan ekstraktif yang dibangun di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Susan menilai pembangunan PLTU menjadi salah satu proyek yang mengancam kehidupan nelayan sebagai produsen pangan laut.
“PLTU sangat tergantung kepada komoditas batubara yang terbukti mencemari udara dan perairan. Hal ini jelas mengancam ruang hidup nelayan, ekosistem perairan, dan keberlangsungan pangan laut,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan pemerintah perlu lebih menyambungkan aspek hulu dan hilir dari pangan sektor kelautan dan perikanan dalam rangka menjaga stok ikan.
“Pastinya bukan dengan impor (untuk menjaga stok), tapi menyambungkan usaha perikanan dari hulu ke hilir,” katanya.
Menurut Abdul, jangan semua permasalahan stok pangan diserahkan kepada swasta apalagi asing, khususnya di sektor pengolahan dan pemasaran ikan.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com
