“Jumlah BPR yang beroperasi di Bali mencapai 134 BPR. Ditambah lagi LPD sebagai lembaga jasa keuangan berkarakter lokal miliki desa adat yang jumlahnya mencapai sekitar 1.300-an dari 1493 desa adat. Selanjutnya ditunjang oleh BPD Bali, sebagai lembaga perbankan milik pemerintah daerah se-Bali. Jadi tiga kekuatan lembaga keuangan di Bali harus bersinergi berkolaborasi di dalam mendorong dan mendukung pembangunan perekonomian di Provinsi Bali,” kata Koster, di Denpasar, Selasa.
Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini mengatakan sangat berkepentingan dengan tiga lembaga keuangan ini agar dapat tumbuh menjadi lembaga yang kuat dan sehat dengan menjalankan prinsip sesuai dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
Dalam mencapai visi tersebut, Koster mengaku telah merancang berbagai program dan kebijakan yang akan membangkitkan UMKM. Bahkan dirinya telah merancang industri di hulu sampai dengan pasar di hilirnya yang berkaitan dengan program prioritas pangan, sandang, papan.
“Akan berkembang industri usaha kecil menengah dan koperasinya yang pasti membutuhkan permodalan yang harus bermitra dengan BPR dan LPD serta BPD,” ujarnya saat memberikan sambutan pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Apex antara Bank BPD Bali dengan Perbarindo dan BPR itu.
Sementara itu, Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan, sesuai dengan visi Gubernur Bali, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali, penting adanya kolaborasi antara para pelaku usaha termasuk di bidang jasa keuangan.
Ia menambahkan dengan persaingan di era industri 4.0, sinergi antara pelaku jasa keuangan di Bali harus diperkuat. “Penandatanganan kerja sama Apex BPR ini akan lebih menyinergikan lembaga keuangan di Bali, khususnya antara BPD Bali dan BPR yang ada di Bali,” ucapnya.
Acara penandatanganan kerja sama dihadiri Ketua DPD Perbarindo Bali I Ketut Wiratjana, Perwakilan OJK Regional 8 wilayah Bali Nusra, Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Bali serta Direktur dan Komisaris BPR se-Bali.***1***
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com
