Presiden Joko Widodo resmi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.
“Kami terus upayakan peningkatan produksi pangan, khususnya beras melalui program perluasan areal tanam, serta ekstensifikasi dan diversifikasi,” kata Kepala Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, Surito Widarie ketika dihubungi, Sabtu.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga minta percepatan pembangunan bendungan gerak Sungai Talake di Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, karena bisa menjadi sumber irigasi lahan persawahan di wilayah Penajam Paser Utara.
“Bendung gerak Sungai Talake itu diprediksi mampu mengairi 14.000 hekatre sawah di wilayah Paser dan 8.000 hektare di wilayah Penajam Paser Utara,” ujar Surito Widarie.
Ia menjelaskan 22 hektare lahan persawahan di wilayah Penajam Paser Utara dan Paser tersebut dapat memproduksi sekitar 246.000 ton beras per tahun dengan indeks penanaman tiga kali dalam satu tahun.
Namun dengan prediksi jumlah penduduk saat pemindahan ibu kota negara pada 2024 lebih kurang 5 juta jiwa menurut Surito Widarie, dibutuhkan sekitar 450.000 ton beras per tahun.
Sehingga dengan produksi beras lokal sekitar 246.000 ton per tahun tersebut lanjut Surito Widarie, masih kekurangan sekisar 204.000 ton untuk memenuhi kebutuhan cadangan pangan di ibu kota negara.
“Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertanian membahas mengenai kebutuhan cadangan pangan di ibu kota baru,” ucapnya.
Kementerian Pertanian jelas Surito Widarie, akan mempersiapkan kawasan pangan untuk ibu kota negara agar kabupaten/kota yang menjadi daerah penyangga juga dapat memenuhi kebutuhan cadangan pangan tersebut.
“Sekitar 18 kabupaten/kota yang bisa menjadi penyangga penyedia bahan pangan untuk ibu kota negara, dan Menteri Pertanian menginginkan kebutuhan pangan itu bisa diproduksi di wilayah Kalimantan,” tambahnya.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com
