Jakarta ((Feed)) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) meyakini bahwa berbagai aksi unjuk rasa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di Tanah Air tidak akan menggerus kepercayaan nasabah dan investor untuk menaruh modal atau simpanan dananya di industri perbankan domestik.
Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa dinamika politik di kalangan legislatif dan eksekutif yang berbuntut aksi demonstrasi dalam beberapa hari terakhir merupakan dinamika dalam konteks kehidupan negara demokrasi.
“Dinamika politik kan biasa dalam demokrasi, yang penting tidak ada kerusuhan,” ujarnya.
Menurut Fauzi, nasabah dan investor perbankan lebih mencermati perkembangan aspek fundamental ekonomi domestik dan dampak dari perekonomian global, seperti pergerakan suku bunga, prospek pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dan juga aliran modal masuk dari luar negeri.
Dia mengaku tidak terlalu khawatir atas dampak dari demonstrasi yang terjadi terhadap kinerja industri perbankan.
“Dampaknya minim, karena kalau kita bicara simpanan, itu sangat tergantung suku bunga, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan aliran modal,” ujar dia.
Sebagai informasi, ribuan orang yang terdiri dari berbagai kelompok mahasiswa kembali menggelar unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa.
Massa unjuk rasa ini diperkirakan bakal lebih besar dibandingkan Senin (24/9). Mereka yang hadir tak hanya berasal dari Jakarta, namun juga daerah lain.
Aksi massa ini menuntut pembatalan pengesahan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang seperti Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disahkan, dan juga Revisi UU KUHP yang sedang dalam proses.
Berdasarkan pantauan di lapangan, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak pagi telah dikepung ratusan mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia. Hingga siang ini, jumlah massa mahasiswa yang mendatangi gedung parlemen kian bertambah.
Berdasarkan agenda paripurna DPR pada Selasa, bakal diadakan pembahasan tingkat II atau pengambilan keputusan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Permasyarakatan, RUU Perubahan atas UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian ada pula pembahasan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 beserta Nota Keuangannya, RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, dan RUU Pesantren.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com
