“Kebijakan rencana penutupan Pulau Komodo ini merupakan sebuah keberanian dan ketegasan dari pemerintah dalam bertindak untuk kesejahteraan rakyat,” katanya di Kupang, Sabtu.
Ia menyebut kebijakan lain yang berani diambil pemerintahannya seperti moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia asal NTT serta moratorium pertambangan.
Dikatakannya, terkait rencana penutupan sementara Taman Nasional Komodo (TNK) selama 1 tahun tersebut untuk tujuan konservasi satwa komodo dan eskosistemnya dalam rangka meningkatkan nilai wisata komodo.
Menurutnya, kebijakan ini semata-mata untuk mengangkat martabat masyarakat di provinsi berbasiskan kepulauan itu.
“Kebijakan ini juga demi pelestarian lingkungan hidup dan yang paling penting pemenuhan kesejahteraan seluruh masyarakat NTT,” tegasnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT mengatakan, pemerintah provinsi ingin menutup sementara Pulau Komodo karena tidak ingin nasib satwa komodo seperti di Pulau Padar.
“Komodo di Pulau Padar sudah punah total, ini menjadi salah satu alasan mendasar mengapa Pemerintah Provinsi NTT ingin Pulau Komodo direvitalisasi agar nasib Komodo di pulau itu tidak sama dengan di Pulau Padar,” katanya.
Populasi komodo yang mendiami Pulau Padar antara 1980 hingga 1990-an masih banyak, namun seiring perjalanan waktu satwa tersebut mengalami kepunahan akibat sejumlah faktor seperti perburuan liar hewan yang menjadi rantai makanan komodo maupun perubahan lingkungan akibat pembakaran hutan.
Karena itu, kata Wayan Darmawa, pemerintah provinsi menginginkan populasi komodo yang ada di Pulau Komodo tidak mengalami nasib serupa dengan di Pulau Padar.
“Sudah ada indikasi penurunan populasi maupun praktik perburuan liar yang masih terjadi,” katanya.
Pemerintah provinsi, lanjutnya, menyiapkan sejumlah strategi di antaranya pemulihan habitat komodo seperti keadaan semula menjadi binatang liar, peningkatan ekosistem dan rantai pasokan makanan.
Selain itu dilakukan penataan berupa satu pintu masuk ke TNK, kemitraan pengelolaan dengan pemerintah pusat dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang menghuni pulau-pulau di dalam kawasan tersebut.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com
