GORONTALO – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangprov) Provinsi Gorontalo, Senin (1/4), menjelaskan permasalahan mendasar di Provinsi Gorontalo. “Penyebab utama tingginya angka kemiskinan Gorontalo adalah rendahnya produktivitas dan nilai tambah dari sektor pertanian, yang merupakan mata pencaharian utama penduduk beberapa kabupaten di Gorontalo. Terdapat empat kabupaten yang berada di bawah rata-rata PDRB perkapita kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo. Ketimpangan ini disebabkan kondisi distribusi geografis pendapatan tidak merata.Begitupula IPM Gorontalo masih rendah disebabkan rendahnya capaian di tiga komponen pendidikan, kesehatan, dan tingkat pendapatan masyarakat,” jelas Menteri Bambang.
Angka kemiskinan Gorontalo masih tinggi di atas rata-rata nasional, namun per periode 2014-2018 mampu berkurang dengan laju lebih cepat dibandingkan dengan nasional. Angka kemiskinan seluruh kabupaten di Gorontalo masih di atas rata-rata nasional, kecuali di Kota Gorontalo lebih rendah dibandingkan nasional.Dari sisi SDM, IPM di Provinsi Gorontalo pada 2014-2017 masih tertinggal dibandingkan nasional. Meskipun meningkat, namun laju peningkatannya lebih lambat dibandingkan nasional. Pada tingkat kabupaten/kota, hanya IPM di Kota Gorontalo lebih tinggi dari nasional, serta terdapat kesenjangan IPM antara Kota Gorontalo dengan Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk Gini Rasio di Provinsi Gorontalo juga lebih tinggi dibandingkan nasional, meskipun mampu turun tajam setahun terakhir.
Menteri Bambang memberikan tiga rekomendasi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di Provinsi Gorontalo. Pertama, akselerasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo melalui perbaikan iklim investasi untuk memfasilitasi pembentukan modal, dan peningkatan nilai tambah dan penguatan potensi sektor pertanian. Kedua, penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, perluasan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan ke penduduk miskin, serta peningkatan kapasitas ekonomi produktif melalui program pembukaan akses pasar dan keuangan. Ketiga, penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan dan peningkatan kualitas SDM. “Target pembangunan Provinsi Gorontalo untuk mencapai target nasional adalah pertumbuhan ekonomi minimal 6,54 persen, tingkat kemiskinan maksimal 14,89 persen, TPT provinsi maksimal 3,55 persen, dan IPM provinsi minimal 69,27,” jelas Menteri Bambang.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo dalam lima tahun terakhir di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sumbangan Provinsi Gorontalo terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi sebesar 4,13 persen, sedangkan sumbangan terhadap nasional sebesar 0,25 persen. Sektor utama yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 37,73 persen, sektor kontruksi sebesar 11,77 persen, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 11,03 persen, sektor administrasi pemerintahan sebesar 7,67 persen, serta sektor transportasi dan pergudangan sebesar 6,10 persen. Nilai ekspor sedikit menurun per 2010-2016 dan terjadi pergeseran komoditas ekspor dari jagung ke molase, serta meningkatnya ekspor produk mesin.
Perkembangan kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor pertambangan dan penggalian Provinsi Gorontalo mengalami fluktuasi penurunan lima tahun terakhir. Sedangkan sektor industri pengolahan mengalami peningkatan pada kontribusi sektor PDRB Provinsi Gorontalo walaupun pertumbuhannya menurun di tahun terakhir. Sektor pertanian dan perdagangan sebagai kontribusi terbesar perekonomian perannya meningkat dalam lima tahun terakhir. Sebaliknya, sektor kontruksi dan industri pengolahan kontribusinya menurun pada periode yang sama, meskipun pertumbuhan sektor industri pengolahan meningkat cukup tajam di 2018.
Menteri Bambang menjelaskan hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Regional 2019 di Balikpapan. “OPD Provinsi Gorontalo mengajukan 730 usulan, dengan 270 usulan diantaranya telah diverifikasi dan dibahas di Rakortekrenbang, serta 20,4 persen diantaranya disetujui K/L. Sementara OPD Kabupaten/Kota di Gorontalo mengajukan 2.200 usulan, dengan 206 diantaranya telah diverifikasi dan dibahas di Rakortekrenbang, dan 17 persen diantaranya disetujui K/L. Beberapa proyek usulan daerah yang telah disetujui adalah upgrading IPA Taluduyunu, Pembangunan Embung pertanian, Asuransi Usaha Ternak (AUT) untuk 5 ribu, asuransi pertanian 4 ribu ha, (5) Pembangunan RTJK unit Rumah Transmigran, dan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi,” jelas beliau
