1. TENTANG IKT 2023

    Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2023 merupakan hasil pengukuran yang dilakukan SETARA Institute untuk mempromosikan praktik-praktik baik toleransi kota-kota di Indonesia. Indeks Kota Toleran 2023 merupakan publikasi ke-7 SETARA Institute sejak dipublikasikan pertama kali pada tahun 2015.

    Indeks Kota Toleran adalah studi pengukuran kinerja kota, meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi dan inklusi sosial. Pengukuran IKT mengombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan konstitusi, hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM internasional dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

    Melalui IKT, SETARA Institute berharap dapat mendorong setiap kota untuk membangun perencanaan pembangunan yang inklusif, membangun kebijakan yang promotif, mengalokasi anggaran bagi pemajuan toleransi dan inklusi, mencegah peristiwa intoleransi dan memperkuat kolaborasi dalam mengelola keberagaman, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial.

     

  2. METODOLOGI

    Kota toleran adalah kota yang memiliki visi dan rencana pembangunan inklusif, regulasi yang kondusif bagi praktik dan promositoleransi, kepemimpinan yang progresif bagi praktik dan promosi toleransi, tingkat intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah, dan upaya berkelanjutan dalam mengelola keberagaman dan inklusi sosial.

    SETARA Institute dalam studi ini menurunkan konsep toleransi ke dalam beberapa variabel sistemik kota yang dapat memengaruhi perilaku sosial antar identitas dan entitas warga, yakni: (1) kebijakan-kebijakan pemerintah kota, (2) tindakan-tindakan aparatur pemerintah kota, (3) perilaku antar entitas di kota termasuk warga dengan warga, pemerintah dengan warga, dan (4) relasi-relasi sosial dalamheterogenitas demografis warga kota.

    IKT mengadopsi kerangka Brian J. Grim dan Roger Finke (2006), yaitu kerangka pengukuran tingkat kebebasan beragama atau derajat toleransi sebuahnegara. Dalam kerangka ini, Grim dan Finke menyusun 3 indikator utama untuk mengukur tingkat kebebasan beragama atau derajat toleransi, yakni: (1) Favoritisme atau pengistimewaan pemerintah terhadap kelompok agama tertentu; (2) Peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama, dan

     

    (3) Regulasi sosial yang membatasi kebebasan beragama.

    SETARA Institute, dengan mempertimbangkan kekhasan Indonesia, memodi-fikasi kerangka Grim dan Finke dengan tambahan variabel, yakni demografi sosio-keagamaan. Komposisi penduduk dipandang sebagai salah satu parameter dalam mengukur pengelolaan toleransi dan kerukunan di kota. Heterogenitas atau homogenitas latar keagamaan sebuah kota diasumsikan dapat memengaruhi kualitas (upaya) yang dilakukan oleh pemerintah kota.

    Objek kajian IKT adalah 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia. 4 kota yang dieliminir merupakan kota-kota administrasi di DKI Jakarta yang digabungkan menjadi 1 (satu) kota DKI Jakarta. Penggabungan ini dilakukan karena secara administratif dan legal, kota-kota tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak valid untuk dinilai secara terpisah.

    Mengacu pada definisi operasional dan berdasarkan pada kerangka indexing, studi IKT menetapkan 4 (empat) variabel dengan 8 (delapan) indikator sebagai alat ukur.

    1. Regulasi Pemerintah Kota

      • Indikator 1 : Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya.

      • Indikator 2 : Ada tidaknya kebijakan diskriminatif.

    2. Regulasi Sosial

      • Indikator 3 : Peristiwa intoleransi.
      • Indikator 4 : Dinamika masyarakat sipil terkait isu toleransi.

    3. Tindakan Pemerintah

      • Indikator 5 : Pernyataan pejabat kunci tentang isu toleransi.
      • Indikator 6 : Tindakan nyata terkait isu toleransi.

    4. Demografi Sosio-Keagamaan

      • Indikator 7 : Heterogenitas keagamaan penduduk.

      • Indikator 8 : Inklusi sosial keagamaan.

    Sumber data penelitian diperoleh dari dokumen resmi pemerintah kota, data Badan Pusat Statistik (BPS), data Komnas Perempuan, data SETARA Institute, dan referensi media terpilih. Pengumpulan data juga dilakukan melalui kuesioner self- assessment kepada seluruh pemerintah kota.

    Dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat pengaruh masing-masing indikator pada situasi faktual toleransi di setiap kota, SETARA Institute melakukan pembobotan dengan persentase berbeda pada setiap indikator. Kombinasi pembobotan dalam setiap indikator menghasilkan persentase akhir pengukuran sebagai berikut:

     

    1. RPJMD dan produk hukum lain   [10 %]
    2. Ada tidaknya kebijakan diskriminatif   [20 %]
    3. Peristiwa intoleransi   [20 %]
    4. Dinamika masyarakat sipil [10 %]  
    1. Pernyataan pejabat kunci terkait toleransi [10 %]
    2. Tindakan nyata terkait toleransi [15 %]
    3. Heterogenitas keagamaan penduduk [ 5 %]
    4. Inklusi sosial keagamaan [10 %]

    Rerata hasil dari kombinasi pembobotan diukur ke dalam scoring dengan skala nilai 1-7, yang menggambarkan rentang gradatif dari kualitas rendah ke tinggi, dengan nilai (1) untuk kualitas rendah dan (7) untuk kualitas tertinggi.

     

  3. TEMUAN PENELITIAN IKT 2023

    1. KOTA DENGAN SKOR TOLERANSI TERTINGGI

      Inovasi dan terobosan yang dilakukan kota-kota, yang pada pokoknya menuju pelembagaan toleransi dan tata kelola pemerintahan inklusif merupakan capaian progresif-kolektif yang menjadi temuan penelitian ini. Tahun 2023 menjadi tahun dimana kota-kota memastikan pelembagaan pemajuan toleransi ke dalam bentuk produk hukum daerah. Visi toleransi yang sebelumnya berada pada level narasi dan program insidental, di tahun 2023 telah bertransformasi menjadi kebijakan dan program sistemik yang dituangkan dalam peraturan daerah, peraturan walikota dan program-program strategis berkelanjutan.

      Capaian pada 10 kota teratas adalah dampak keterpenuhan tiga aspek kepemimpinan yang dibutuhkan dalam memperkuat ekosistem toleransi di sebuah kota: kepemimpinan kemasyarakatan (societal leadership), kepemimpinan politik (political leadership) dan kepemimpinan birokrasi (bureaucratic leadership).

      Tabel 1

      10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi pada IKT 2023

       

      Rangking Kota Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 4 Ind 5 Ind 6 Ind 7 Ind 8 Skor Akhir
      1 Singkawang 6,50 7,00 6,50 6,00 6,00 7,00 6,00 6,00 6,500
      2 Bekasi 6,00 6,55 7,00 6,00 6,00 7,00 6,00 6,00 6,460
      3 Salatiga 6,50 7,00 6,50 6,00 6,00 7,00 5,00 6,00 6,450
      4 Manado 6,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,400
      5 Semarang 6,00 6,90 6,50 6,00 6,00 6,00 5,00 6,00 6,230
      6 Magelang 6,00 6,85 7,00 5,00 6,00 6,00 5,00 6,00 6,220
      7 Kediri 5,83 6,70 7,00 5,00 6,00 6,00 5,00 5,00 6,073
      8 Sukabumi 5,17 6,65 6,50 5,00 6,00 6,00 5,00 6,00 5,997

       

      Rangking Kota Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 4 Ind 5 Ind 6 Ind 7 Ind 8 Skor Akhir
      9 Kupang 5,33 6,85 7,00 6,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,953
      10 Surakarta 5,50 7,00 6,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 5,800

       

      Pada Studi Indeks Kota Toleran 2023, penelitian ini mencatat terobosan progresif pada kepemimpinan toleransi di Kota Bogor yang secara terus menerus menuju puncak, meskipun masih terhenti di peringkat 12 secara kumulatif. Tetapi Kota Bogor mencatat nilai tertinggi dan terbaik pada aspek kepemimpinan toleransi.

      Pada Studi Indeks Kota Toleran 2023, penelitian ini mencatat terobosan kebijakan toleransi terbaik dalam bentuk peraturan daerah, yaitu Kota Banjarmasin. Terbitnya Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Lahirnya sebuah perda, berbeda dengan perkada, menunjukkan kolaborasi tiga aspek kepemimpinan toleransi pada level politik, birokrasi dan masyarakat telah bekerja. Banjarmasin adalah kota dengan peningkatan paling dramatis dari peringkat 59 pada IKT 2022 menjadi peringkat 13 pada IKT 2023.

       

    2. KOTA DENGANSKOR TOLERANSITERENDAH

      Tabel 2

      10 Kota dengan Skor Toleransi Terendah pada IKT 2023

       

      Rangking Kota Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 4 Ind 5 Ind 6 Ind 7 Ind 8 Skor Akhir
      85 Sabang 3,67 6,70 7,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,457
      86 Bandar Lampung 3,00 6,25 5,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,450
      87 Palembang 3,33 6,75 5,50 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,433
      88 Pekanbaru 3,50 6,35 5,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,420
      89 Mataram 3,67 5,85 5,50 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,387
      90 Lhokseumawe 3,67 5,55 7,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,377
      91 Padang 3,67 4,90 5,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,297
      92 Banda Aceh 3,50 5,80 7,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,260
      93 Cilegon 3,33 5,30 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,193
      94 Depok 4,00 4,55 3,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,010

       

      Terdapat temuan positif bahwa kota-kota pada peringkat 10 terbawah ini telah melakukan berbagai upaya untuk membenahi diri, mulai membangun ekosistem toleransi terutama melalui perluasan partisipasi dan peran yang diambil elemen masyarakat. Hal tersebut terpotret melalui temuan rata-rata skor pada 10 kota terbawah yang mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pada IKT 2022, zona 10 kota terendah berada pada rata-rata skor 4,17. Skor tersebut naik

       

      pada IKT 2023 menjadi 4,33. Dengan kata lain, meskipun masih berada di papan bawah, kota-kota tersebut mulai berbenah.

      Namun demikian, perlu juga dipahami bahwa 10 kota dengan skor terendah, hingga saat ini masih menghadapi tantangan pada aspek kepemimpinan politik dan kepemimpinan birokrasi yang kurang kondusif dalam pemajuan toleransi, sekalipun kepemimpinan sosial toleransi mulai tumbuh. Artikulasi dua tantangan kepemimpinan ini mewujud pada masih menguatnya favoritisme atas kelompok sosial keagamaan tertentu dan formalisme keberagamaan yang digagas dan diinstitusionalisasi ke dalam tubuh kota melalui peraturan-peraturan yang berbasis agama. Aneka produk hukum berbasis agama tentu telah dan terus berpotensi menimbulkan tindakan diskriminatif. Inilah yang oleh Komnas Perempuan (2009) disebut sebagai pelembagaan diskriminasi. Produk-produk hukum ini mash eksis di Aceh, Padang, Depok dan Cilegon.

       

    3. SKOR TERTINGGI BERDASARKAN VARIABEL 1: REGULASI PEMERINTAH

      Tabel 3

      10 Kota dengan Skor Tertinggi Variabel Regulasi Pemerintah

       

      Rangking IKT 2023 Kota Ind 1 Ind 2 Jumlah Rangking Variabel
      1 Singkawang 6,50 7,00 6,75 1
      3 Salatiga 6,50 6,55 6,53 2
      4 Manado 6,00 7,00 6,50 3
      5 Semarang 6,00 6,90 6,45 4
      6 Magelang 6,00 6,85 6,43 5
      2 Bekasi 6,00 6,55 6,27 6
      7 Kediri 5,83 6,70 6,27 7
      10 Surakarta 5,50 7,00 6,25 8
      9 Kupang 5,33 6,85 6,09 9
      68 DKI Jakarta 5,50 6,40 5,95 10

       

    4. SKOR TERTINGGI BERDASARKAN VARIABEL 2: REGULASI SOSIAL

      Tabel 4

      10 Kota dengan Skor Tertinggi Variabel Regulasi Sosial

       

      Rangking IKT 2023 Kota Ind 3 Ind 4 Jumlah Rangking Variabel
      2 Bekasi 7,00 6,00 6,50 1
      4 Manado 7,00 6,00 6,50 2
      9 Kupang 7,00 6,00 6,50 3
      5 Semarang 6,50 6,00 6,25 4
      13 Banjarmasin 6,50 6,00 6,25 5
      3 Salatiga 6,50 6,00 6,25 6
      7 Kediri 7,00 5,00 6,00 7
      14 Ambon 7,00 5,00 6,00 8
      18 Pontianak 7,00 5,00 6,00 9
      12 Bogor 6,50 5,00 5,75 10

       

    5. SKOR TERTINGGI BERDASARKAN VARIABEL 3: TINDAKAN PEMERINTAH

      Tabel 5

      10 Kota dengan Skor Tertinggi Variabel Tindakan Pemerintah

       

      Rangking IKT 2023 Kota Ind 5 Ind 6 Jumlah Rangking Variabel
      12 Bogor 6,00 7,00 6,50 1
      1 Singkawang 6,00 7,00 6,50 2
      2 Bekasi 6,00 7,00 6,50 3
      3 Salatiga 6,00 7,00 6,50 4
      5 Semarang 6,00 6,00 6,00 5
      4 Manado 6,00 6,00 6,00 6
      13 Banjarmasin 6,00 6,00 6,00 7
      6 Magelang 6,00 6,00 6,00 8
      8 Sukabumi 5,00 6,00 5,50 9
      11 Pematang Siantar 5,00 6,00 5,50 10

       

    6. KOTA DENGAN PENINGKATAN RANGKING TERTINGGI PADA IKT

      2023

      Tabel 6

      10 Kota dengan Peningkatan Rangking Tertinggi

       

      No Kota Rangking IKT 2022 Rangking IKT 2023 Jumlah Peningkatan
      1 Banjarmasin 72 13 59
      2 Surabaya 68 16 52
      3 Malang 52 20 32
      4 Bukittinggi 78 52 26
      5 Makassar 84 62 22
      6 Pematang Siantar 31 11 20
      7 Prabumulih 85 71 14
      8 Bandung 26 16 10
      9 Pariaman 87 79 8
      10 Bogor 17 12 5

       

    7. KOTA DENGAN PERINGKAT TERTINGGI KATEGORI PENDUDUK DI ATAS 1 JUTA JIWA

      Tabel 7

      10 Kota Peringkat Tertinggi Kategori Berpenduduk Di atas 1 Juta Jiwa

       

      Ranking Kota Jumlah Penduduk Rangking IKT 2023
      1 Bekasi 2.590.260 2
      2 Semarang 1.659.975 5
      3 Bogor 1.063.513 12
      4 Bandung 2.693.500 15
      5 Surabaya 2.887.223 16
      6 Batam 1.240.792 28
      7 Tangerang 1.930.556 37
      8 Makassar 1.432.189 62
      9 DKI Jakarta 10.679.951 68
      10 Medan 2.494.512 73

       

  4. TREN DAN DINAMIKA TOLERANSI KOTA 2023

     

    Grafik 1

    Skor Rata-Rata Nasional Indeks Kota Toleran

    5.24

    5.04

    5

    5.03

    5.06

    4.88

    4.75

    2015

    2017

    2018

    2020

    2021

    2022

    2023

    (Skor 4,75) (Skor 5,04) (Skor 4,88) (Skor 5,00) (Skor 5,24) (Skor 5,03) (Skor 5,06)

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sumber: diolah tim peneliti dari IKT 2015-2023

     

    Skor rata-rata nasional sejak publikasi IKT pertama tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2015 skor rata-rata berada di angka 4,75 dan angka tertinggi di tahun 2021 dengan skor 5,24. Sementara rata-rata nasional pada tahun 2023 adalah 5,06. Dengan demikian, meskipun sempat terjadi penurunan rata-rata nasional antara tahun 2021 ke 2022, tetapi progresivitas yang terjadi selama tahun 2023 memicu kenaikan rata-rata nasional dari tahun sebelumnya. Angka 5,06 untuk rata-rata nasional dari skala 1-7 menunjukkan bahwa toleransi di Indonesia cukup baik dan menunjukkan status improving berkelanjutan.

    Penelitian IKT 2023 menemukan 63 produk hukum baru yang progresif menopang ekosistem toleransi di kota-kota, dengan rincian 11 peraturan daerah, 16 peraturan walikota, 34 peraturan dan keputusan turunan teknis, dan 2 rancangan perda yang segera dibahas dan disahkan.

  5. REKOMENDASI

  6. Pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu melakukan peninjauan ulang terhadap produk hukum daerah yang diskriminatif, baik produk hukum daerah terdahulu maupun produk hukum daerah yang terbit dalam beberapa tahun terakhir. Aneka produk hukum tersebut tersebut nyata-nyata menjadi landasan pacu tumbuh suburnya praktik intoleransi, baik dilakukan aktor negara maupun non-negara.
  7. Pemerintah pusat perlu mendesain dan menerbitkan peraturan di tingkat nasional, seperti Peraturan Presiden, yang menjadi

     

    rujukan kota-kota dalam membuat peraturan untuk memastikan kokohnya kerangka hukum pemajuan toleransi di kotalkabupaten. Tata kelola pemerintahan inklusif (inclusive governance) didorong sebagai prinsip utama dalam menjawab tantangan virus intoleransi yang berada pada lapis negara maupun non-negara.

  8. Pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mendorong maupun memfasilitasi kolaborasi antar-kota/kabupaten dalam pemajuan toleransi melalui perencanaan pembangunan yang toleran-inklusif pada 2024-2025, dimana proses penyusunan RPJMN dan RPJMD akan berlangsung secara serentak. Kebutuhan ini sejalan dengan Visi Indonesia 2045 yang menaruh perhatian pada aspek toleransi, kohesi sosial, inklusivitas, hingga kemajemukan.
  9. Mendorong pemerintah provinsi untuk terlibat aktif dalam mengorkestrasi pembangunan ekosistem toleransi di wilayahnya, baik level kota maupun kabupaten. Produk hukum yang promotif terhadap toleransi pada tingkat provinsi perlu didorong agar diadopsi menjadi produk hukum level kabupaten/kota.
  10. Pemerintah pusat, provinsi dan kota/kabupaten memberikan dukungan anggaran memadai bagi FKUB dan bagi inisiatif-inisiatif pemajuan toleransi-inklusi di kota/kabupaten.
  11. Mendorong kota-kota (dan kabupaten), baik antar pemerintah kota maupun elemen masyarakat sipil, untuk saling membangun kolaborasi dan gotong royong dalam rangka pemajuan toleransi. Kondisi ini terbukti berhasil dalam tular-menular pemajuan toleransi antar-kota.

 

SKOR 94 KOTA PADA INDEKS KOTA TOLERAN 2023

SETARA Institute, Jakarta

 

 

No

  

KOTA

 Regulasi Pemerintah Regulasi Sosial Tindakan Pemerintah Demografi Agama  

SKOR AKHIR
IND

1

 10% IND

2

 20% IND

3

 20% IND

4

 10% IND

5

 10% IND

6

 15% IND

7

 5% IND

8

 10%
30% 30% 25% 15%
1 Singkawang 6,50 0,650 7,00 1,400 6,50 1,300 6,00 0,600 6,00 0,600 7,00 1,050 6,00 0,300 6,00 0,600 6,500
2 Bekasi 6,00 0,600 6,55 1,310 7,00 1,400 6,00 0,600 6,00 0,600 7,00 1,050 6,00 0,300 6,00 0,600 6,460
3 Salatiga 6,50 0,650 7,00 1,400 6,50 1,300 6,00 0,600 6,00 0,600 7,00 1,050 5,00 0,250 6,00 0,600 6,450
4 Manado 6,00 0,600 7,00 1,400 7,00 1,400 6,00 0,600 6,00 0,600 6,00 0,900 6,00 0,300 6,00 0,600 6,400
5 Semarang 6,00 0,600 6,90 1,380 6,50 1,300 6,00 0,600 6,00 0,600 6,00 0,900 5,00 0,250 6,00 0,600 6,230
6 Magelang 6,00 0,600 6,85 1,370 7,00 1,400 5,00 0,500 6,00 0,600 6,00 0,900 5,00 0,250 6,00 0,600 6,220
7 Kediri 5,83 0,583 6,70 1,340 7,00 1,400 5,00 0,500 6,00 0,600 6,00 0,900 5,00 0,250 5,00 0,500 6,073
8 Sukabumi 5,17 0,517 6,65 1,330 6,50 1,300 5,00 0,500 6,00 0,600 6,00 0,900 5,00 0,250 6,00 0,600 5,997
9 Kupang 5,33 0,533 6,85 1,370 7,00 1,400 6,00 0,600 5,00 0,500 5,00 0,750 6,00 0,300 5,00 0,500 5,953
10 Surakarta 5,50 0,550 7,00 1,400 6,00 1,200 5,00 0,500 5,00 0,500 5,00 0,750 6,00 0,300 6,00 0,600 5,800
11 Pematang Siantar 4,50 0,450 7,00 1,400 6,50 1,300 4,00 0,400 5,00 0,500 6,00 0,900 6,00 0,300 5,00 0,500 5,750
12 Bogor 4,50 0,450 5,40 1,080 6,50 1,300 6,00 0,600 6,00 0,600 7,00 1,050 5,00 0,250 4,00 0,400 5,730
13 Banjarmasin 4,83 0,483 5,65 1,130 6,50 1,300 6,00 0,600 6,00 0,600 6,00 0,900 4,00 0,200 4,00 0,400 5,613
14 Ambon 4,50 0,450 7,00 1,400 7,00 1,400 5,00 0,500 5,00 0,500 4,00 0,600 5,00 0,250 5,00 0,500 5,600
15 Bandung 5,17 0,517 6,65 1,330 6,00 1,200 5,00 0,500 5,00 0,500 5,00 0,750 5,00 0,250 5,00 0,500 5,547
16 Surabaya 4,83 0,483 5,55 1,110 5,50 1,100 6,00 0,600 5,00 0,500 6,00 0,900 5,00 0,250 6,00 0,600 5,543
17 Tomohon 5,00 0,500 7,00 1,400 7,00 1,400 3,00 0,300 4,00 0,400 5,00 0,750 4,00 0,200 5,00 0,500 5,450
18 Pontianak 4,00 0,400 7,00 1,400 7,00 1,400 5,00 0,500 5,00 0,500 4,00 0,600 5,00 0,250 4,00 0,400 5,450

 

19 Yogyakarta 3,83 0,383 7,00 1,400 7,00 1,400 4,00 0,400 4,00 0,400 6,00 0,900 3,00 0,150 4,00 0,400 5,433
20 Malang 4,50 0,450 5,60 1,120 6,00 1,200 5,00 0,500 6,00 0,600 5,00 0,750 5,00 0,250 5,00 0,500 5,370
21 Madiun 3,83 0,383 6,85 1,370 7,00 1,400 4,00 0,400 5,00 0,500 4,00 0,600 4,00 0,200 5,00 0,500 5,353
22 Batu 5,00 0,500 7,00 1,400 7,00 1,400 3,00 0,300 4,00 0,400 4,00 0,600 4,00 0,200 5,00 0,500 5,300
23 Jayapura 4,83 0,483 7,00 1,400 7,00 1,400 4,00 0,400 4,00 0,400 4,00 0,600 4,00 0,200 4,00 0,400 5,283
24 Probolinggo 4,67 0,467 7,00 1,400 7,00 1,400 4,00 0,400 5,00 0,500 4,00 0,600 2,00 0,100 4,00 0,400 5,267
25 Cimahi 4,67 0,467 6,70 1,340 7,00 1,400 3,00 0,300 4,00 0,400 5,00 0,750 4,00 0,200 4,00 0,400 5,257
26 Denpasar 4,33 0,433 7,00 1,400 6,00 1,200 3,00 0,300 4,00 0,400 5,00 0,750 5,00 0,250 5,00 0,500 5,233
27 Palu 4,17 0,417 7,00 1,400 7,00 1,400 3,00 0,300 4,00 0,400 5,00 0,750 3,00 0,150 4,00 0,400 5,217
28 Batam 4,00 0,400 6,70 1,340 7,00 1,400 3,00 0,300 4,00 0,400 4,00 0,600 5,00 0,250 5,00 0,500 5,190
29 Tegal 5,17 0,517 6,85 1,370 6,50 1,300 4,00 0,400 5,00 0,500 4,00 0,600 2,00 0,100 4,00 0,400 5,187
30 Sorong 4,33 0,433 7,00 1,400 7,00 1,400 4,00 0,400 4,00 0,400 3,00 0,450 4,00 0,200 5,00 0,500 5,183
31 Sibolga 4,33 0,433 7,00 1,400 7,00 1,400 3,00 0,300 4,00 0,400 5,00 0,750 4,00 0,200 3,00 0,300 5,183
32 Tanjung Pinang 5,83 0,583 6,50 1,300 7,00 1,400 4,00 0,400 4,00 0,400 4,00 0,600 4,00 0,200 3,00 0,300 5,183
33 Palangkaraya 4,50 0,450 6,85 1,370 6,50 1,300 4,00 0,400 4,00 0,400 4,00 0,600 5,00 0,250 4,00 0,400 5,170
34 Samarinda 3,50 0,350 6,35 1,270 6,50 1,300 4,00 0,400 5,00 0,500 5,00 0,750 4,00 0,200 4,00 0,400 5,170
35 Kendari 2,67 0,267 7,00 1,400 7,00 1,400 4,00 0,400 4,00 0,400 4,00 0,600 4,00 0,200 5,00 0,500 5,167
36 Bitung 4,50 0,450 7,00 1,400 7,00 1,400 4,00 0,400 4,00 0,400 3,00 0,450 5,00 0,250 4,00 0,400 5,150
37 Tangerang 3,50 0,350 6,45 1,290 6,50 1,300 4,00 0,400 5,00 0,500 5,00 0,750 3,00 0,150 4,00 0,400 5,140
38 Pangkal Pinang 4,33 0,433 7,00 1,400 7,00 1,400 3,00 0,300 4,00 0,400 4,00 0,600 4,00 0,200 4,00 0,400 5,133
39 Mojokerto 4,33 0,433 7,00 1,400 7,00 1,400 3,00 0,300 3,00 0,300 5,00 0,750 3,00 0,150 4,00 0,400 5,133
40 Tarakan 4,17 0,417 6,20 1,240 6,50 1,300 5,00 0,500 5,00 0,500 5,00 0,750 4,00 0,200 2,00 0,200 5,107
41 Tual 4,00 0,400 7,00 1,400 7,00 1,400 3,00 0,300 4,00 0,400 4,00 0,600 4,00 0,200 4,00 0,400 5,100
42 Pare Pare 4,00 0,400 7,00 1,400 6,50 1,300 4,00 0,400 4,00 0,400 5,00 0,750 3,00 0,150 3,00 0,300 5,100
43 Binjai 3,83 0,383 7,00 1,400 6,50 1,300 4,00 0,400 3,00 0,300 5,00 0,750 3,00 0,150 4,00 0,400 5,083
44 Kotamobagu 4,00 0,400 7,00 1,400 7,00 1,400 3,00 0,300 4,00 0,400 4,00 0,600 3,00 0,150 4,00 0,400 5,050
45 Gunung sitoli 3,83 0,383 6,50 1,300 6,50 1,300 4,00 0,400 5,00 0,500 5,00 0,750 4,00 0,200 2,00 0,200 5,033
46 Cirebon 5,33 0,533 6,70 1,340 6,00 1,200 4,00 0,400 3,00 0,300 3,00 0,450 4,00 0,200 6,00 0,600 5,023
47 Tangerang Selatan 4,00 0,400 6,60 1,320 6,50 1,300 4,00 0,400 4,00 0,400 5,00 0,750 3,00 0,150 3,00 0,300 5,020
48 Solok 4,50 0,450 6,55 1,310 7,00 1,400 4,00 0,400 4,00 0,400 4,00 0,600 3,00 0,150 3,00 0,300 5,010
49 Bengkulu 4,33 0,433 6,85 1,370 7,00 1,400 3,00 0,300 3,00 0,300 5,00 0,750 3,00 0,150 3,00 0,300 5,003
50 Sawahlunto 3,50 0,350 6,40 1,280 7,00 1,400 4,00 0,400 5,00 0,500 4,00 0,600 3,00 0,150 3,00 0,300 4,980
51 Langsa 2,83 0,283 6,40 1,280 7,00 1,400 4,00 0,400 4,00 0,400 4,00 0,600 4,00 0,200 4,00 0,400 4,963
52 Bukittinggi 4,00 0,400 5,95 1,190 7,00 1,400 5,00 0,500 4,00 0,400 4,00 0,600 3,00 0,150 3,00 0,300 4,940
53 Bontang 4,33 0,433 7,00 1,400 6,50 1,300 3,00 0,300 3,00 0,300 4,00 0,600 4,00 0,200 4,00 0,400 4,933
54 Gorontalo 4,00 0,400 6,90 1,380 6,50 1,300 2,00 0,200 3,00 0,300 5,00 0,750 4,00 0,200 4,00 0,400 4,930
55 Serang 4,00 0,400 6,15 1,230 7,00 1,400 4,00 0,400 4,00 0,400 4,00 0,600 2,00 0,100 4,00 0,400 4,930
56 Tanjung Balai 3,83 0,383 6,85 1,370 7,00 1,400 4,00 0,400 4,00 0,400 4,00 0,600 3,00 0,150 2,00 0,200 4,903
57 Banjar 3,83 0,383 6,80 1,360 7,00 1,400 4,00 0,400 5,00 0,500 2,00 0,300 3,00 0,150 4,00 0,400 4,893
58 Ternate 5,17 0,517 6,35 1,270 6,50 1,300 3,00 0,300 5,00 0,500 4,00 0,600 2,00 0,100 3,00 0,300 4,887
59 Tebing Tinggi 5,00 0,500 7,00 1,400 7,00 1,400 3,00 0,300 3,00 0,300 4,00 0,600 3,00 0,150 2,00 0,200 4,850
60 Jambi 4,50 0,450 6,90 1,380 6,00 1,200 4,00 0,400 4,00 0,400 4,00 0,600 4,00 0,200 2,00 0,200 4,830
61 Tasikmalaya 5,00 0,500 6,60 1,320 6,50 1,300 3,00 0,300 4,00 0,400 4,00 0,600 2,00 0,100 3,00 0,300 4,820
62 Makassar 5,17 0,517 4,60 0,920 4,50 0,900 5,00 0,500 5,00 0,500 5,00 0,750 4,00 0,200 5,00 0,500 4,787
63 Pasuruan 3,33 0,333 6,70 1,340 7,00 1,400 3,00 0,300 4,00 0,400 4,00 0,600 2,00 0,100 3,00 0,300 4,773
64 Palopo 3,33 0,333 7,00 1,400 6,50 1,300 3,00 0,300 3,00 0,300 3,00 0,450 3,00 0,150 5,00 0,500 4,733
65 Metro 3,00 0,300 7,00 1,400 7,00 1,400 3,00 0,300 3,00 0,300 3,00 0,450 3,00 0,150 4,00 0,400 4,700
66 Blitar 4,17 0,417 6,90 1,380 6,00 1,200 2,00 0,200 3,00 0,300 4,00 0,600 4,00 0,200 4,00 0,400 4,697
67 Lubuk Linggau 4,17 0,417 6,60 1,320 7,00 1,400 2,00 0,200 3,00 0,300 3,00 0,450 2,00 0,100 5,00 0,500 4,687
68 DKI Jakarta 5,50 0,550 6,40 1,280 3,50 0,700 4,00 0,400 4,00 0,400 4,00 0,600 5,00 0,250 5,00 0,500 4,680
69 Padang Panjang 3,17 0,317 6,70 1,340 7,00 1,400 3,00 0,300 4,00 0,400 3,00 0,450 3,00 0,150 3,00 0,300 4,657
70 Dumai 4,00 0,400 7,00 1,400 6,50 1,300 3,00 0,300 2,00 0,200 3,00 0,450 4,00 0,200 4,00 0,400 4,650
71 Prabumuli 2,00 0,200 6,55 1,310 7,00 1,400 3,00 0,300 5,00 0,500 3,00 0,450 3,00 0,150 3,00 0,300 4,610
72 Payakumbuh 3,67 0,367 6,45 1,290 6,00 1,200 3,00 0,300 4,00 0,400 4,00 0,600 3,00 0,150 3,00 0,300 4,607
73 Medan 4,17 0,417 6,10 1,220 3,50 0,700 5,00 0,500 4,00 0,400 5,00 0,750 4,00 0,200 4,00 0,400 4,587
74 Bima 3,83 0,383 7,00 1,400 7,00 1,400 2,00 0,200 2,00 0,200 3,00 0,450 3,00 0,150 4,00 0,400 4,583
75 Bau Bau 3,00 0,300 6,90 1,380 7,00 1,400 1,00 0,100 3,00 0,300 4,00 0,600 4,00 0,200 3,00 0,300 4,580
76 Banjarbaru 4,33 0,433 6,45 1,290 6,50 1,300 3,00 0,300 5,00 0,500 2,00 0,300 3,00 0,150 3,00 0,300 4,573
77 Tidore Kepulauan 4,00 0,400 6,85 1,370 6,50 1,300 3,00 0,300 3,00 0,300 3,00 0,450 3,00 0,150 3,00 0,300 4,570
78 Sungai Penuh 4,00 0,400 6,75 1,350 7,00 1,400 3,00 0,300 3,00 0,300 3,00 0,450 3,00 0,150 2,00 0,200 4,550
79 Pariaman 2,00 0,200 7,00 1,400 7,00 1,400 3,00 0,300 4,00 0,400 3,00 0,450 2,00 0,100 3,00 0,300 4,550
80 Balikpapan 3,67 0,367 6,60 1,320 7,00 1,400 4,00 0,400 4,00 0,400 2,00 0,300 3,00 0,150 2,00 0,200 4,537
81 Pagar Alam 3,33 0,333 7,00 1,400 7,00 1,400 3,00 0,300 2,00 0,200 3,00 0,450 3,00 0,150 3,00 0,300 4,533
82 Padangsidimpuan 3,00 0,300 7,00 1,400 7,00 1,400 2,00 0,200 3,00 0,300 3,00 0,450 3,00 0,150 3,00 0,300 4,500
83 Subulussalam 3,00 0,300 6,70 1,340 7,00 1,400 3,00 0,300 4,00 0,400 3,00 0,450 2,00 0,100 2,00 0,200 4,490
84 Pekalongan 3,17 0,317 7,00 1,400 4,00 0,800 3,00 0,300 5,00 0,500 4,00 0,600 3,00 0,150 4,00 0,400 4,467
85 Sabang 3,67 0,367 6,70 1,340 7,00 1,400 2,00 0,200 3,00 0,300 3,00 0,450 2,00 0,100 3,00 0,300 4,457
86 Bandar Lampung 3,00 0,300 6,25 1,250 5,00 1,000 3,00 0,300 4,00 0,400 4,00 0,600 4,00 0,200 4,00 0,400 4,450
87 Palembang 3,33 0,333 6,75 1,350 5,50 1,100 3,00 0,300 3,00 0,300 3,00 0,450 4,00 0,200 4,00 0,400 4,433
88 Pekanbaru 3,50 0,350 6,35 1,270 5,00 1,000 3,00 0,300 4,00 0,400 4,00 0,600 4,00 0,200 3,00 0,300 4,420
89 Mataram 3,67 0,367 5,85 1,170 5,50 1,100 3,00 0,300 4,00 0,400 4,00 0,600 3,00 0,150 3,00 0,300 4,387
90 Lhokseumawe 3,67 0,367 5,55 1,110 7,00 1,400 3,00 0,300 3,00 0,300 3,00 0,450 3,00 0,150 3,00 0,300 4,377
91 Padang 3,67 0,367 4,90 0,980 5,00 1,000 5,00 0,500 4,00 0,400 3,00 0,450 4,00 0,200 4,00 0,400 4,297
92 Banda Aceh 3,50 0,350 5,80 1,160 7,00 1,400 3,00 0,300 2,00 0,200 3,00 0,450 2,00 0,100 3,00 0,300 4,260
93 Cilegon 3,33 0,333 5,30 1,060 4,00 0,800 4,00 0,400 4,00 0,400 4,00 0,600 4,00 0,200 4,00 0,400 4,193
94 Depok 4,00 0,400 4,55 0,910 3,50 0,700 4,00 0,400 4,00 0,400 4,00 0,600 4,00 0,200 4,00 0,400 4,010