Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Lampung daftarkan tanah rakyat sebanyak 273.930 bidang pada tahun 2018. “Pendaftaran tanah tersebut terdiri dari 263.930 bidang melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sebanyak 10.000 bidang melalui program Redistribusi Tanah,” ujar Sofyan A. Djalil Menteri ATR/Kepala BPN saat menyampaikan laporan pada acara Penyerahan Sertipikat Tanah Untuk Rakyat oleh Presiden RI di Gedung Lapangan Tenis Indor Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Jum’at (23/11)
Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa di Provinsi Lampung terdapat kurang lebih 4.670.141 bidang tanah, yang sudah terdaftar sejumlah 2.110.794 bidang (45,2 %) dan belum terdaftar sejumlah 2.559.347 bidang (54,8 %). “Dengan target saat ini dan tahun-tahun mendatang, maka pada tahun 2023 seluruh tanah di Provinsi Lampung semua akan terdaftar,” ungkap Sofyan A. Djalil.
Pada kesempatan tersebut Presiden RI Joko Widodo menyerahkan Sertipikat Tanah kepada 1.300 orang yang diwakilkan oleh 12 perwakilan masyarakat penerima sertipikat tanah. “Coba diangkat sertipikatnya saya hitung dulu jangan diturunkan,” ujar Kepala Negara seraya menghitung dan memastikan sertipikat benar-benar sudah diterima oleh masyarakat Lampung Tengah.
Presiden RI mengatakan kenapa sertipikat ini sekarang kita percepat dan segera diserahkan ke masyarakat. “Karena setiap saya ke daerah, ke desa, masuk ke kampung selalu keluhanya adalah masalah sengketa tanah, tidak di Sumatra, di Kalimantan, di Jawa, di NTB, di NTT sampai di Papua dimana-mana keluhanya sama masalah sengketa tanah,” kata Presiden.
Oleh sebab itu lanjut Presiden RI, memerintahkan kepada Menteri ATR/Kepala BPN mulai tahun kemarin untuk mensertipikatkan tanah sebanyak 5 juta bidang tanah. “Saya tidak mau tau caranya pokoknya sertipikat harus dipegang oleh masyarakat, tahun ini 7 Juta Sertipikat harus keluar dan diterima oleh masyarakat, tahun depan 9 juta harus keluar, orang BPN tidak tidur, Sabtu dan Minggu kerja, ya memang melayani masyarakat harus seperti itu, jangan berlama-lama, jangan berbelit-belit, harus cepat,” tegas Presiden yang disambut riuh tepuk tangan masyarakat penerima sertipikat tanah.
Dalam kesempatan yang berbahagia tersebut Presiden mengimbau kepada masyarakat yang sudah menerima sertipikat tanah dan akan mengagunkan sertipikatnya untuk memperoleh modal, agar sebelum meminjam uang dari Bank dihitung dulu, dikalkulasi dulu bisa mengangsur atau tidak setiap bulannya.
“Kalau tidak bisa jangan dipaksakan, apalagi uang agunannya digunakan untuk beli mobil atau beli motor ini gak bener. Paling-paling kalau dapat pinjaman 300 juta terus 150 jutanya untuk beli mobil paling-paling gagahnya 6 bulan setelah itu mobilnya diangkut sama dealer, sertipikatnya di sita sama Bank, tanahnya hilang,” pungkas Presiden RI.
