Bali – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali resmi ditutup oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Himawan Arief Sugoto yang didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Rudi Rubijaya di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (5/4).
Bali kian dekat menuju provinsi pertama yang seluruh bidang tanahnya terdaftar di tahun 2019. Kabar baik untuk Provinsi yang masuk dalam 10 besar destinasi pariwisata dunia, karena ini akan membuka peluang kerja sama strategis dan mempermudah Ease of Doing Business (EODB)
Diketahui bersama bahwa Indonesia berada di peringkat 6 dari 10 negara anggota ASEAN dalam pelaksanaan EODB, “Kita harus menjadi Institusi pengelola Pertanahan dan Tata Ruang berstandar dunia. Hal ini nantinya akan diperkuat dengan proyeksi yang akan dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk mencapai visi tersebut,” kata Sekretaris Jenderal.
Menilik balik ke Rakernas 6 Februari 2019 lalu yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo, dimana pesan yang disampaikan pun adalah transformasi, transformasi menuju era digital 4.0. Ini tentunya tidak terelakan dan menuntut agar jajaran Kementerian ATR/BPN melakukan percepatan pelayanan, dalam hal ini pelayanan pertanahan dari hulu ke hilir.
Terdapat 9 kabupaten/kota yang dirampungkan pendaftaran tanahnya diantaranya: Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Buleleng.
Bidang tanah yang terdaftar di seluruh Indonesia ini pada ujungnya adalah sertipikat tanah dan kerap dikenal sebagai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program strategis pemerintah ini diharapkan dapat memberikan akses pinjaman dari bank bagi masyarakat yang ingin meningkatkan modal usahanya. Jika tidak, masyarakat dapat menyimpan sertipikat yang dimilikinya yang dikemudian hari dapat diwariskan ke anak cucu
Triwulan pertama, progres pelaksanaan PTSL di Provinsi Bali masih akan terus ditingkatkan. Menurut Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Rudi Rubijaya hal ini akan berubah pada triwulan kedua, yang akan dimulai pada bulan April. “Pada triwulan pertama, Kepala Kantor Pertanahan sudah berusaha maksimal. Memasuki April kita perbaiki lagi untuk Badung dan Denpasar sudah lebih baik,” ujar Kakanwil Bali.
Rakerda Provinsi Bali ini berlangsung dari tanggal 4 sampai 5 April 2019 dengan tema Evaluasi Kinerja Rutin dan PTSL triwulan 1. Rakerda diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali.
Selepas penutupan Rakerda triwulan pertama Kanwil BPN Provinsi Bali selanjutnya Sekretaris Jenderal juga berkesempatan mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Sudarman Harja Saputra, menuju Kantah Kota Denpasar untuk melihat dan meninjau langsung pelaksanaan digitalisasi arsip pertanahan dalam rangka transformasi menuju pelayanan digital.
Bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Kantor Pertanahan Kota Denpasar saat ini pada tahap awal tengah melakukan ploting sertipikat lama yang belum terpetakan dengan jumlah sebanyak 39.000 sertipikat. Ploting yang dilakukan ini menggunakan peta dasar foto udara Ground Sampling Distance (GSD) 5 cm yang kemudian dalam proses pendataanya akan melibatkan partisipasi Kelurahan (Banjar) yang ada di Kota Denpasar. (TM/RO).
