Jakarta ((Feed)) – Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama Forkopimda, tokoh masyarakat, pemuda dan perempuan mendeklarasikan kesepakatan bersama untuk menolak separatisme dan radikalisme di tanah Papua.
Dari siaran pers, Sabtu, menyebutkan deklarasi dilaksanakan di depan Masjid Babuljana, bekas Pasar Lama Sentani, Kabupaten Jayapura pada Jumat (13/9).
Para pihak yang hadir juga sepakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Tanah Papua, hidup berdampingan dengan penuh kasih sayang, dan tidak terpengaruh dengan isu yang tidak benar.
Dalam acara deklarasi ini juga dilakukan kegiatan kerja bakti bersama menyambut Go Adipura dan PON ke XX Papua tahun 2020.
Kerja bakti bersama ini dihadiri langsung oleh Bupati Jayapura, Wakil Bupati Jayapura, Kapolres Jayapura, Dandim 1701 Jayapura, Forkompimda, perwakilan tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan.
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan bahwa semua komponen di Kabupaten Jayapura telah mencanangkan kesepakatan bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan RI di Kabupaten Jayapura yang merupakan wujud dari sejumlah komitmen yang pernah dilakukan di tahun 2016 lalu, bahwa Kabupaten Jayapura sudah dicanangkan sebagai zona kerukunan antarsuku bangsa, agama, serta golongan.
“Meskipun keberagamannya luar biasa di tempat ini, tapi kami bisa membuktikan itu menjaga keutuhan kekeluargaan. Mungkin di luar Papua keberagaman itu tak seimbang, tetapi di sini sangat seimbang,” kata Mathius.
Untuk itu, kata Mathius, deklarasi ini menjadi simbol yang membuktikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika benar-benar tercermin di Kabupaten Jayapura.
Sementara Kapolres Jayapura, AKBP Victor Dean Mackbon dalam sambutannya menuturkan bahwa acara deklarasi ini adalah rangkaian kegiatan Kapolri dan Panglima TNI di Papua yang meminta agar kedamaian tetap terjaga di Papua.
Victor juga mengatakan bahwa kesepakatan yang telah dicanangkan oleh tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Jayapura terkait toleransi umat beragama adalah bukti bahwa masyarakat cinta damai sejak dulu.
“Kita bisa buktikan bahwa bumi kenambai umbai bisa aman dan terkendali,” kata Victor.
Ia mengingatkan bahwa pembatasan akses internet merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengamankan Papua dari isu-isu yang memprovokasi masyarakat.
“Musuh tak menyerang lagi dengan senjata berat seperti misil dan lainnya. Tapi bagaimana memanfaatkan permasalah yang ada di media sosial. Untuk itu seluruh masyarakat jangan terpancing sehingga Kabupaten Jayapura tetap aman dan damai,” katanya.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com
