Jakarta ((Feed)) –
Indonesia Traffic Watch (ITW) mengusulkan seluruh anggota DPR dan DPD membentuk kelompok cinta ketertiban dan keselamatan lalu lintas di daerah pemilihan masing-masing.
“ITW berharap anggota DPR dan DPD periode 2019-2024 untuk ikut berperan aktif membangun dan meningkatkan kesadaran tertib berlalu-lintas masyarakat di setiap wilayahnya,” kata Ketua Presidium ITW Edison Siahaan di Jakarta, Minggu.
Menurut dia kesemrawutan, kemacetan, pelanggaran hingga kecelakaan adalah potret nyata sehari-hari kondisi lalu-lintas di Jabodetabek dan sejumlah kota besar Indonesia.
Bukan hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi sudah mengganggu aktivitas masyarakat. “Bahkan setiap hari, puluhan korban kecelakaan meninggal sia-sia di jalan raya,” katanya.
Juga baca: Operasi Patuh di Sumsel tilang 5.000 pelanggar lalu lintas
Juga baca: Melawan arus pelanggaran terbanyak selama Operasi Patuh 2019 di Jakut
Juga baca: Catat, ini pelanggaran yang diincar dalam razia besar-besaran di Medan
Menurut Siahaan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah maupun Polri belum menjadi solusi efektif, bahkan kurang memberikan dampak singnifikan terhadap upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran arus lalu-lintas.
ITW memastikan pemicu utama terjadinya berbagai masalah lalu lintas adalah masih rendahnya kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat.
“Kemudian disusul penegakan hukum yang kurang maksimal dan belum tersedianya transportasi umum yang terintegrasi ke seluruh pelosok tanah air, serta pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak terkontrol,” ujarnya.
Siahaan mengusulkan agar seluruh wakil rakyat melakukan sosialisasi kepada konstituennya di daerah saat masa reses.
Pembentukan komintas yang memiliki perhatian terhadap lalu-lintas diharapkan menjadi perwakilan pemerintah di tengah masyarakat dalam memberikan pemahaman dan kesadaran berlalu-lintas yang baik.
ITW yakin, apabila kesadaran tertib berlalu lintas dan kepedulian masyarakat sudah tumbuh hingga menjadikan tertib dan keselamatan berlalu lintas sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi.
“Meskipun mewujudkan Kamseltibcarlantas merupakan tanggungjawab pemerintah, khususnya Polri, tetapi peran serta anggota DPR dan DPD sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan kondisi arus lalu-lintas di sejumlah kota-kota besar di Indonesia, khususnya Ibu kota dan sekitarnya sudah dalam kondisi gawat darurat yang perlu perhatian semua pihak.
Melalui keterlibatan langsung wakil rakyat, maka proses untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas akan lebih cepat.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com
