Ketua Badan Pekerja Centre for Democracy and Participative Policy Initiatives Studies (CeDPPIS) Muzzamil mendukung inisiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercepat realisasi pemanfaatan crude palm oil (CPO) menjadi bahan baku bahan bakar pesawat terbang ramah lingkungan atau “green avtur”.
“Kami mendesak kementerian/lembaga dan pemangku terkait menseriusi percepatan ini agar tenggat tahun 2021 yang diproyeksikan Menko Perekonomian Darmin Nasution yang diberitakan LKBN Antara (14/8) tidaklah meleset. Demi ketahanan energi nasional makin kokoh, Inshaallah bisa,” ujar Muzzamil, dalam keterangan pers di Bandarlampung, Sabtu.
Ia menilai, langkah keren pemerintah menyegerakan percepatan ini selain bentuk penghematan anggaran operasional industri penerbangan domestik, ekspansi meretas kran impor, dan memperkecil risiko defisit neraca transaksi berjalan, sekaligus upaya keluar dari sengkarut niaga sawit dan produk olahannya di bursa perdagangan dunia.
Dia meyakini, meski pengembangan atau diversifikasi produk olahan CPO menjadi green avtur bukan satu-satunya, dampak positifnya bagi notifikasi kegairahan industri penerbangan nasional ke depan akan masif.
“Kita tahu, semangat Presiden Jokowi untuk mendorong diversifikasi ini amat progresif. Seluruh anak bangsa patut mendukung ini. Energi baru terbarukan termasuk green avtur, atau biodiesel B20, B30, B50 bahkan B100 berbahan baku CPO yang secara kuantifikasi maupun kualitas minyak nabatinya terbaik di dunia ini bukan lagi mimpi. Semoga di 2021 nanti, avtur impor tinggal cerita lalu,” katanya.
Memperkuat argumennya, Muzzamil pun mengutip keterangan Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero), Budi Santoso Syarif bahwa ada potensi penghematan anggaran impor hingga 500 juta dolar AS per tahun dari program pemanfaatan BBN/bahan bakar nabati dari olahan sawit (Antara, 14/8).
Dengan kapasitas produksi minyak sawit Indonesia 8,7 juta ton per tahun, mampu menghemat konsumsi BBM hingga 160 ribu barel per hari, setara penghematan 500 juta dolar AS dari luasan lahan 14,3 juta hektare dimana 40,6 persen diantaranya milik petani (sekitar 17 juta jiwa), lainnya BUMN/swasta.
“Uni Eropa pun akui, kelapa sawit Indonesia kini mampu memproduksi minyak nabati 4 ton per hektare,” imbuhnya.
Diketahui, Presiden Jokowi saat ratas kabinet dan dalam satu penggalan pidatonya pada Sidang Bersama DPD-DPR RI 16 Agustus 2019 menggarisbawahi upaya percepatan produksi dalam negeri ‘green avtur’ ini bagian lompatan kemajuan bangsa.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com
