“Keputusan ini patut kita syukuri dan sambut dengan baik. Dengan berpindahnya ibu kota negara ke Kalimantan, apalagi Kaltim sebagai daerah terdekat, Kaltara akan mendapat dampak positif, utamanya terhadap pada pembangunan,” kata Irianto dalam keterangannya diterima di Tarakan, Senin.
Dijelaskannnya secara historis, tentunya sebagai gubernur memang mendukung Kaltim sebagai IKN baru, karena, Kaltara merupakan hasil pemekaran Kaltim.
Sesuai hasil analisis model CGE (Computable General Equilibrium) IndoTERM yang digunakan Kementerian PPN/Bappenas dan telah dipaparkan Menteri PPN/Ka Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat konsultasi regional RPJMN 2020-2024 di Balikpapan, banyak dampak ekonomi pemindahan IKN ke Kalimantan, khususnya Kaltim.
Salah satu dampak ekonominya adalah estimasi peningkatan real GDP (Gross Domestik Product) Nasional sebesar 0,1 hingga 0,2 persen.
“Lalu penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan, di mana terjadi kenaikan ‘price of capital’ sebesar 0,23 persen dan kenaikan ‘price of labour’ sebesar 1,37 persen,” kata Irianto.
Investasi pembangunan IKN baru juga akan memberikan efek pengganda terhadap perekonomian nasional. Dalam artian multiplier effect mencapai 2,3 dan employment multiplier 2,9.
Di samping itu, pemindahan IKN ke Kaltim, juga akan mendorong penurunan kesenjangan antar wilayah.
“Ini, lantaran akan mendorong terjadinya perdagangan antar wilayah, utamanya perdagangan antara Pulau Jawa dengan wilayah di luar Pulau Jawa serta antar wilayah di luar Pulau Jawa,” kata Gubernur.
Di sisi lain, keberadaan IKN juga akan mendorong investasi terutama di provinsi IKN baru dan provinsi sekitarnya. Termasuk Kaltara.
Pemindahan IKN juga akan mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional di provinsi yang ketempatan IKN, juga provinsi sekitarnya, katanya.
“Dampak lainnya, adalah akan meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional, terutama sektor jasa,” kata Irianto.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com
