Mengenai rekomendasi tersebut, Nova mengatakan bahwa kesempatan untuk menindaklanjuti akan diserahkan ke pemerintah berikutnya di bawah pimpinan calon presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.
Nova mengatakan bahwa, kenaikan iuran hanyalah salah satu yang dibahas dalam rekomendasi tersebut karena rencana ke depan mengenai JKN adalah permasalahan rumit yang melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan.
“Iuran itu hanyalah salah satu solusi tapi ada banyak hal. Kita masih eksplorasi ide-ide, ada yang merekomendasikan revisi pepres, harus dibuka kuncinya agar bisa sharing (beban) dengan pemda,” ungkap Nova.
Sebelumnya, BPJS Kesehatan dikabarkan berpeluang mengalami defisit hingga Rp28 triliun pada tahun ini, yang berasal dari kekurangan Rp1,3-1,5 triliun yang terjadi setiap bulannya ditambah dengan defisit tahun lalu sebesar Rp9 triliun.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Selasa (30/7) telah mengungkapkan rencana pemerintah utnuk menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan dan mendesentralisasikan pengelolaan jaminan sosial kesehatan kembali ke pemerintah daerah.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Artikel ini pertama kali tayang di Antaranews.com