AGRARIA.TODAY – Dalam satu dekade terakhir, Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung negosiasi substansial dalam Conference of the Parties (COP) UNFCCC. Sejumlah langkah dan kebijakan monumental pun tercipta. Sebut saja Rencana Operasional Forest and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030, panduan untuk aksi iklim praktis di Indonesia, yang merupakan hasil diskusi pada COP26 di Glasgow dua tahun lalu.
“Pada COP28, prioritas kita adalah untuk menyoroti hasil-hasil utama dari aksi-aksi iklim yang kita lakukan, terutama dalam memastikan target-target iklim FOLU Net Sink 2030 Indonesia tetap berjalan sesuai rencana, sehingga kita dapat mempertahankan kendali dan memainkan peran yang menentukan dalam mencapai tujuan kita, yaitu peningkatan Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pada Pembukaan Paviliun Indonesia di COP28, Dubai, UEA, Kamis (30/11/2023).
Menteri Siti juga menyampaikan hasil-hasil penting dari aksi-aksi perubahan iklim yang sedang diakukan Indonesia adalah di bawah kepemimpinan kuat Yth. Presiden Jokowi dengan program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan salah satunya yang berkontribusiberkontribusi besar.
Target iklim FOLU Net Sink 2030 yang diluncurkan pada COP26, merupakan komitmen dan implementasi iklim dengan dasar hukum yang kuat. Regulasi tersebut ditandatangani oleh Presiden pada bulan Oktober 2021.
“Target FOLU Net Sink 2030 ini lebih dari sekadar janji yang dibuat di atas kertas. Kita secara konsisten telah menunjukkannya melalui tindakan nyata di lapangan,” ujar Menteri Siti.
Kemudian, Indonesia juga disebut Menteri Siti telah berhasil mengurangi deforestasi lebih banyak dibandingkan negara lain dalam beberapa tahun terakhir, dan tetap teguh dalam memastikan sektor FOLU berkontribusi terhadap pengurangan emisi Indonesia sebesar 60%.
Pada peristiwa El Nino tahun ini, Indonesia menunjukkan kepemimpinannya dalam bidang pengendalian perubahan iklim, yaitu dengan hanya 16% dari total kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh kebakaran gambut, serta tidak menimbulkan kabut asap lintas batas.
Baca juga Menteri LHK Siti Nurbaya, Kepala BRGM Hartono dan President of World Bank, Ajay Banga beserta Istri Ritu Banga, melakukan kunjungan lapangan ke Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Provinsi Banten untuk melihat langsung area rehabilitasi mangrove yang menjadi salah satu bagian dari target rehabilitasi mangrove Indonesia, Senin, 04/09/2023. Pada kesempatan tersebut mereka melihat langsung upaya rehabilitasi yang telah berlangsung sejak tahun 2017 oleh PT. Perhutani dan juga oleh KLHK sejak tahun 2021. Presiden World Bank merasa sangat senang bisa datang ke lokasi ini untuk melihat regenerasi mangrove yang sangat penting bagi perbaikan ekologi juga kesejahteraan masyarakat. "Kami sangat senang bisa datang kesini untuk melihat regenerasi mangrove yang sangat penting bagi ekologi kita, karena mangrove menyerap lebih banyak karbon bahkan daripada pohon-pohon lain, disisi lain ekosistem mangrove juga terbukti memberikan mata pencaharian bagi orang-orang yang bergantung pada mangrove untuk hidup yang lebih baik," ujar Presiden World Bank Ajay. Ia pun merasa kagum pada para wanita yang luar biasa yang telah mengolah mangrove menjadi produk-produk olahan mangrove seperti batik mangrove, makanan ringan seperti keripik, stik, kacang, sirup yang bisa membantu peningkatan perekonomian keluarga mereka. "Kami baru saja melihat disini para wanita yang luar biasa menggunakan produk-produk mangrove untuk membuat kehidupan yang mandiri, saya pikir ketika Pemerintah Indonesia membuat mereka mandiri, Anda mengubah kehidupan sebuah keluarga. Jadi mangrove tidak hanya untuk berfungsi mencegah erosi tanah, namun juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitarnya," tutur Presiden Ajay. Menteri Siti mengaku bangga atas kekaguman Presiden World Bank melihat upaya rehabilitasi mangrove yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang salah satunya didanai oleh World Bank. "Dari kunjungan ini saya menangkap tiga hal dari Presiden World Bank, pertama terkait perlindungan aspek lingkungan termasuk perubahan iklim, yang kedua tadi disoroti oleh beliau ada livelihood kesejahteraan untuk masyarakat dan ketiga adalah apa yang beliau begitu kagum yaitu tentang women empowerment/pemberdayaan perempuan dan beliau juga berterima kasih banyak kepada Indonesia sudah menempuh program ini yang tidak hanya buat Indonesia tetapi juga untuk Global/Dunia," ujar Menteri Siti. Hutan Mangrove Indonesia merupakan kawasan hutan mangrove terluas di dunia, mencakup lebih dari 24 persen dari total luas mangrove dunia, yaitu 3,36 juta hektar. Diperkirakan terdapat 3,14 miliar ton karbon biru yang tersimpan di hutan bakau, yang menjadi bagian dari upaya Bangsa Indonesia berkontribusi pada dunia untuk mengurangi gas rumah kaca sesuai komitmen kuat Indonesia yang tercantum dalam untuk NDC, yang diantara dicapai melalui penyerapan karbon di Hutan dan Penggunaan Lahan lainnya (FoLU) pada tahun 2030. Hutan mangrove adalah ekosistem pesisir yang mendukung kehidupan kita dengan mengurangi dampak gelombang dan cuaca ekstrim, melindungi pantai dari abrasi, mencegah abrasi/erosi, mencegah intrusi air laut, menjadi sumber makanan, rumah keanekaragaman hayati, menyaring polutan, dan mendukung mata pencaharian. Lokasi Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga yang menjadi obyek kunjungan ini sebelumnya merupakan areal pesisir pantai bekas tambak yang ditinggalkan yang kemudian menyebabkan area ini mengalami abrasi sebanyak 3 meter per tahun. Namun setelah dilakukan upaya rehabilitasi mangrove abrasi sudah tidak lagi melanda wilayah tersebut. Beberapa kisah sukses restorasi mangrove di lapangan yang telah dilakukan di Indonesia, antara lain di Brebes, Jawa Tengah; di Suwung, Bali (sebagai lokasi Mangrove Showcase G20 pada tahun 2022); dan di Taman Wisata Alam Angke Kapuk dimana dapat terlihat kemunculan kembali kehidupan alam setelah upaya restorasi mangrove. Indonesia telah mengimplementasikan komitmennya dalam rehabilitasi mangrove, dengan memperhatikan kesepakatan global, menentukan target, dan merumuskan strategi, yang kemudian diinternalisasi dalam Rencana Pembangunan Pembangunan Nasional, dan dimasukkan ke dalam Peta Jalan Nasional Rehabilitasi Mangrove Nasional tahun 2021-2030. Indonesia juga telah memiliki lembaga khusus untuk pelaksanaan rehabilitasi mangrove, yaitu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang telah dibentuk dengan Peraturan Presiden, yang memiliki mandat khusus untuk melakukan percepatan rehabilitasi 600.000 hektar ekosistem mangrove. Program rehabilitasi mangrove di Indonesia telah berhasil meningkatkan ekonomi serta ketahanan lingkungan dan sosial masyarakat. Total luas area penanaman mangrove melalui program padat karya ini seluas 17.000 hektare yang tersebar di 34 provinsi pada tahun 2020 dan 83.000 hektar pada tahun 2021. Atas keberhasilan ini, Pemerintah Indonesia bersama World Bank menggagas Program M4CR (Mangrove for Coastal Resilience) atau Mangrove untuk Ketahanan Pesisir yang meliputi seluruh aspek dari konteks pengembangan kebijakan, hingga rehabilitasi di tingkat lapangan. Total pendanaan program M4CR adalah melaui hibah sebesar sekitar USD 19 juta, dalam tahap pelaksanaan program dan berupa pinjaman sebesar USD 400 juta, yang saat ini dalam proses pencairan. Turut hadir mendampingi Menteri LHK, Vice President of World Bank Manuela V. Ferro, World Bank Country Director Indonesia Satu Kahkonen, Kepala BRGM Hartono, Dirjen PDASRH KLHK Dyah Murtiningsih, Dirjen PHL KLHK Agus Justianto, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo, Sekretaris BRGM Ayu Dewi, dan perwakilan dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.
“Pencapaian-pencapaian ini tidak terjadi secara autopilot, namun merupakan hasil dari tindakan nyata terhadap perubahan iklim di lapangan, termasuk keberhasilan dalam menghindari kebakaran besar selama pandemi global COVID-19,” kata Menteri Siti.
Kemudian Menteri Siti pun berujar bahwa memastikan target iklim FOLU Net Sink 2030 tetap sesuai rencana sama artinya dengan melindungi spesies utama dan habitatnya. Begitu juga dengan upaya restorasi gambut berbasis masyarakat dan rehabilitasi mangrove, yang mencakup jutaan hektar lahan.
Lebih lanjut, Menteri Siti mengatakan kepemimpinan iklim oleh Presiden Jokowi merupakan bagian integral dari warisan beliau, hal ini disebutnya terlihat jelas dalam pembentukan sistem tata kelola karbon berbasis hukum, yang memprioritaskan pencapaian target Kontribusi Nasional (NDC) Indonesia.
“Hasil-hasil penting dalam bidang iklim tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi dalam bidang iklim didasarkan pada kepemimpinan yang memberi contoh—bukan sekadar klaim, janji, atau komitmen di atas kertas,” tegas Menteri Siti.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti juga menyoroti komitmen generasi muda terhadap pemulihan lingkungan melalui gaya hidup ramah lingkungan. Sejak tahun 2014, KLHK telah mengadvokasi pengembangan generasi sadar lingkungan yang ditanamkan nilai-nilai cinta lingkungan.
“Generasi sekarang berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup Indonesia, serta akan lebih sistematis bekerja dalam program Green Ambassador,” tuturnya.
Sebagai penutup Menteri Siti mengungkapkan, COP28 menandai partisipasi terakhir Presiden Jokowi dan dirinya sebagai menteri selama hampir satu dekade. Menteri Siti menyatakan Presiden Jokowi telah mengukir warisan iklim yang luas bagi Indonesia, dan secara kolaboratif berkontribusi terhadap upaya global untuk mengatasi krisis iklim.
“Sekali lagi, warisan iklim ini telah secara konsisten ditunjukkan melalui kepemimpinan yang memberi contoh. Kita telah melakukan upaya sebaik mungkin, dengan inklusif dan kolaboratif,” ungkapnya.
Pada kesempatan ini Paviliun Indonesia dibuka secara khusus oleh Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. Dalam sambutan Lestari Moerdijat menyebutkan upaya pengendalian perubahan iklim yang dilakukan oleh Indonesia merupakan sesuatu yang luar biasa, karena mampu menunjukkan kolaborasi tiga pihak yang ada yaitu pemerintah, dunia usaha dan civil society.
Saya yakin kerja bersama 3 pihak ini akan membuat apa yang sudah dimandatkan dari penyelenggaraan COP bisa membawa Indonesia sebagaimana disampaikan Menteri LHK bahwa kita bisa menjadi example, dan mewujudkan apa yang menjadi mandat kita semua untuk menjaga alam karena aksi iklim bukan hanya tugas pemerintah tetapi seluruh pihak termasuk di dalamnya dunia usaha dan civil society, bersama-sama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkannya.
“Mari kita bersama-sama bergerak untuk mencari keseimbangan pemenuhan kebutuhan manusia dengan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup,” pungkasnya.(*)
Related
