AGRARIA.TODAY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta bupati/wali kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, persentase PAD terhadap pendapatan daerah di kabupaten/kota masih rendah. Upaya peningkatan itu dapat dilakukan salah satunya dengan mempermudah akses usaha.
“Kuncinya daerah yang PAD rendah kreatif untuk membuka mempermudah swasta masuk. Swasta jangan dipikir asing, Jogja itu swastanya UMKM, rakyat sendiri, buka, restoran buka, hotel buka, kemudian kerajinan tangan buka, itu bisa menghasilkan PAD, swastanya hidup,” katanya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Kepulauan Babel yang berlangsung di Hotel BW Suite, Jumat (15/9/2023).
Lebih lanjut, Mendagri memaparkan persentase PAD terhadap pendapatan daerah di kabupaten/kota Kepulauan Babel. Capaian itu di antaranya Kabupaten Bangka Selatan 6,82 persen, Kabupaten Bangka Barat 7,89 persen, Kabupaten Bangka Tengah 12,64 persen, Kabupaten Bangka 12,7 persen, Kabupaten Belitung Timur 13, 17 persen, Kabupaten Belitung 14,12 persen, Kota Pangkalpinang 18,41 persen. Capain itu terbilang rendah dibanding Provinsi Kepulauan Babel sebesar 39,53 persen.
“Tadi ada yang tujuh persen, di bawah sepuluh persen, artinya mengandalkan dari pemerintah pusat, transfer, dan kalau uangnya transfer itu kita bedah lagi belanjanya ke mana, ada daerah yang tergantung dari transfer, separuhnya itu dipakai untuk belanja pegawai, bayar gaji,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Mendagri, pemerintah daerah (Pemda) perlu mempermudah izin berusaha untuk meningkatkan PAD. Selain itu, Pemda perlu juga memberikan insentif bagi para pengusaha agar pajak yang dibebankan tidak terlalu tinggi. Tak hanya itu, dia menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo sangat mendukung program Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang membantu pelaku usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dirinya berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk meningkatkan usahanya.
“Ini banyak program yang sebetulnya kreditnya ringan, Kredit Usaha Rakyat, banyak sekali, program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), ini harus dimanfaatkan untuk diperkenalkan kepada rakyat, yang kita khawatir rakyat ini belum paham ada program tersebut,” tegasnya.
Dengan adanya KUR, Mendagri berharap masyarakat dapat lebih jeli dalam mengelola aset keuangan, sehingga tidak terjebak pada pola rentenir yang dikhawatirkan semakin menyusahkan kehidupan masyarakat. “Dia mau berusaha tapi kemudian tidak mengerti tentang industri jasa keuangan ini, akhirnya terjerat kepada pola lama, rentenir segala macam, akhirnya kapok gitu, akhirnya tidak hidup usahanya, ” ungkap Mendagri.
