AGRARIA.TODAY – Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar diskusi perkembangan pemilu dalam webinar bertema “Sosialisasi Perkembangan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024”, Sabtu (12/8/2023). Sekretaris Jenderal (Sekjen) MIPI Baharuddin Thahir mengatakan, MIPI ingin mengambil bagian dalam mengkomunikasikan proses dan perkembangan tahapan-tahapan pemilu.
“MIPI punya concern bahwa bagian dari kehadiran MIPI itu bermakna terhadap pemilu dan menghasilkan pemerintahan yang baik. Itulah yang menjadikan diskusi kita dilaksanakan pada pagi hari ini,” kata Bahar dalam sambutannya.
Dia menyampaikan, bagi pihak yang bukan merupakan bagian dari penyelenggara pemilu, mereka tidak melihat aktivitas-aktivitas selain melihat pergerakan calon-calon presiden dan wakil presiden di media massa. Namun di balik hal tersebut, dirinya mengingatkan para penyelenggara pemilu seperti di Komisi Pemilihan Pemilu (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sedang mengalami fase yang sibuk mengurus pemilu.
“Saya sering mendapat informasi bahwa penyelenggara pemilu itu tidak ada hari kerja, yang ada hanya hari kalender. Artinya apa, satu minggu pun teman-teman kita itu bekerja,” ujarnya.
Oleh karena itu, Bahar berharap para penyelenggara pemilu dalam pekerjaannya sukses menjalankan tugas dari tahap pelaksanaan sampai pemilu/pilkada serentak tahun ini selesai. Lebih jauh, dirinya berharap tidak ada konflik-konflik yang menyebabkan pecah belah hingga menimbulkan korban-korban yang berjatuhan.
Selaku narasumber, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan, tahapan pemilu sangat padat dan panjang. Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 menjadi kompleks karena diselenggarakan di tahun yang sama. Modal pelaksanaan keserentakkan tersebut didasarkan pada pengalaman menyelenggarakan Pemilu 2019 dan pemilihan serentak tahun 2020 dalam situasi pandemi Covid-19.
Adapun Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen (FORMAPPI) Lucius Karus memaparkan, saat ini tahapan pemilu berada pada masa menunggu pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) pada 19 Agustus mendatang. Sejak bulan Desember 2022 sampai dimulainya kampanye 28 November 2023, merupakan masa sosialisasi.
“Sebagai masa sosialisasi, durasi waktu ini sangat panjang dan sayangnya, permintaan agar ada panduan jelas terkait dengan penyelenggaraan masa sosialisasi ini sampai saat ini saya kira belum terjawab,” ungkapnya.
Narasumber berikutnya, Ketua DKPP Periode 2020-2023 Muhammad mengingatkan para penyelenggara pemilu khususnya di jajaran KPU dan Bawaslu mengenai empat arahan Presiden Joko Widodo pada konsolidasi nasional Bawaslu pada tanggal 17 Desember 2022. Presiden memberikan empat arahan penting yang relevan dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada serentak ke depan.
Pertama, petakan segera potensi masalah dan kemungkinan terjadinya pelanggaran. Kedua, fokus pada upaya-upaya pencegahan, jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggaran serta pasif menunggu pengaduan. Ketiga, bekerja cepat, responsif dan selalu berada dalam koridor hukum; dalam hal ini menyelesaikan pelanggaran dengan tegas, pegang teguh integritas, adil, dan tidak memihak. Keempat, melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya.
“Ini program yang sangat baik bagaimana membuat pemilu itu tidak eksklusif milik KPU dan Bawaslu saja. Tapi bagaimana menciptakan ‘demam pemilu’ istilah saya. Supaya semua orang peduli terhadap pemilu dan pengawasan pemilu,” tandasnya.
Selain narasumber di atas, webinar ini juga menghadirkan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU August Mellaz. Dia menjelaskan sampai hari ini, KPU tengah menjalankan berbagai jadwal yang telah ditetapkan dalam tahapan pemilu sebagaimana yang telah dijadwalkan.
