AGRARIA.TODAY – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen memetakan, mengkaji, hingga mengusulkan rekomendasi atas beragam persoalan politik dan pemerintahan umum yang tengah dihadapi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Demikian disampaikan Kepala BSKDN Kemendagri Eko Prasetyanto dalam diskusi aktual bertajuk “Sinergitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta Instansi Vertikal dalam Strategi Pelaksanaan Urusan Politik dan Pemerintahan Umum” di Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (2/6/2022).
“Pertemuan kita pada siang hari ini sangat penting dalam rangka membahas urusan politik dan masalah pemerintahan umum. Dari diskusi aktual ini diharapkan akan terpetakan masalah-masalah juga kendala-kendala, untuk kita carikan solusinya bersama-sama. Oleh sebab itu, kami berharap partisipasi Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pemikirannya,” ujar Eko.
Salah satu isu politik yang perlu menjadi perhatian yakni terkait persiapan Pemilu 2024. Eko berharap, diskusi aktual ini turut mempelajari dan menindaklanjuti hasil evaluasi dari pelaksanaan pemilu sebelumnya.
“Kita tidak dapat mengabaikan evaluasi. Ada beberapa kendala yang menjadi perhatian kita, seperti TPS (Tempat Pemungutan Suara), surat suara, dan petugasnya. Ini perlu menjadi perhatian dan masukan dari kita bersama, dalam rangka meningkatkan kualitas sekaligus mencegah persoalan yang mungkin akan terjadi,” ucapnya lagi.
Meskipun begitu, ia tetap optimistis berbagai persoalan yang mungkin akan terjadi dalam urusan politik dan pemerintahan umum dapat diselesaikan dengan baik.
“Kalau kita flashback ke belakang, pada tahun 2019 pada waktu pelaksanaan pemilu, banyak yang pesimis. Namun setelah terjadi, banyak orang yang memuji kita. Bayangkan saja Bapak dan Ibu, pemilu yang diikuti oleh lebih dari dua ratus ribuan kandidat bisa terlaksana dengan baik,” lanjutnya.
Sebab itu, Eko mengingatkan, agar kinerja baik tersebut dapat diraih kembali, salah satunya dengan membangun kerja sama antarberbagai pihak.
“Dalam diskusi ini perlu kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang turut serta memfasilitasi. Sehingga kita dapat saling sharing untuk apa yang akan kita lakukan ke depan,” tambahnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Sulbar Akmal Malik mengapresiasi pelaksanaan diskusi aktual tersebut. Pihaknya berharap, kegiatan ini dapat menambah pengetahuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya.
“Kita memerlukan langkah-langkah konkret untuk dilakukan agar pemerintahan pusat dan daerah dalam kewenangannya masing-masing dalam urusan politik dan pemerintahan umum dapat diselesaikan,” ucap Akmal.
Sebagai informasi, diskusi tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan hubungan pusat dan daerah dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Selain Kepala BSKDN dan Pj. Gubernur Sulsel, Kepala Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum Badan Litbang Kemendagri, Deputi V Bidang Koordinator Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, dan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat turut hadir sebagai pemantik diskusi.
