AGRARIA.TODAY – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) untuk berkolaborasi dalam merealisasikan berbagai strategi kebijakan di lingkup pemerintahan dalam negeri. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Pemda) dan pelayanan publik secara optimal.

“Optimalisasi pelayanan publik tidak mungkin dilakukan pemerintah pusat sendiri, pemerintah daerah sendiri. Harus ada sinergi, kolaborasi, dan koordinasi di antara kita. Apalagi sekarang ada regulasi baru,” ujar Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Eko Prasetyanto, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Strategi Kebijakan Pemdagri di Provinsi Bangka Belitung, Kamis (24/3/2022).

Eko merinci, regulasi tersebut yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri. Dalam Perpres tersebut, dijelaskan Kemendagri memiliki badan yang memiliki fungsi melakukan kajian, rekomendasi, dan perumusan kebijakan.

“Kalau dulu kita melihat ada Badan Litbang, sekarang dengan adanya Perpres ini, Badan Litbang berubah menjadi BSKDN. Tentu, ini maksud dan tujuannya sangat baik untuk fokus kita dalam menunjang kerja-kerja Kemendagri,” ucap Eko.

Sebab itu, ia mengatakan pemda dapat turut serta memperkuat lembaganya dengan meningkatkan kinerja kelitbangan daerah. Hal ini disebabkan tantangan yang dialami pemerintah pusat dan pemda sangat besar dan luas, sehingga memerlukan langkah strategis dalam mengatasinya. Upaya ini pula, lanjut Eko, menjadi tanggung jawab BSKDN dan organisasi kelitbangan untuk mengoptimalkannya.

Baca juga  Kemendagri Gelar Bimtek Pengukuran IPKD, Memperkuat Kapasitas Aparatur dalam Pengukuran Tata Kelola Keuangan Daerah

Guna mendorong langkah tersebut, tambah dia, salah satu cara yang efektif dilakukan yakni mempererat kolaborasi antarlembaga, baik pusat, daerah, maupun pihak swasta.

“Kita dapat menerapkan strategi pentahelix dengan melibatkan berbagai sektor dan jenjang lembaga, baik pusat, daerah, media massa, pengusaha, dan perguruan tinggi,” ungkapnya.

Eko menilai, adanya Rakor tersebut merupakan upaya untuk memaksimalkan terobosan-terobosan itu. Karena itu, Eko berharap agenda ini dapat dimanfaatkan sebagai ajang bertukar pikiran sekaligus saling memberi masukan.

“Mari kita berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, untuk kemajuan kita bersama,” pungkasnya.