AGRARIA.TODAY – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya mempercepat penanganan sampah di Provinsi Bali khususnya di Kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan). Tak hanyak untuk menyongsong puncak acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) 2022 di Bali, program pengolahan sampah tersebut diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Sugeng Hariyono menjelaskan, Kemendagri secara berkala akan menggelar rapat monitoring evaluasi selama sebulan sekali atau dua minggu sekali, untuk melihat progres pembenahan pengelolaan sampah, baik di tingkat Provinsi Bali maupun Sarbagita agar sesuai target.
Hal itu disampaikannya saat rapat bertajuk “Pembahasan percepatan penanganan sampah Kawasan Sarbagita Provinsi Bali dan hambatannya di masing-masing kabupaten/kota”. Agenda yang diikuti jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Bali tersebut berlangsung di Ruang Rapat Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Sabtu (26/2/2022).
Sugeng menuturkan, pertemuan tersebut untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang berpotensi mempengaruhi target penyelesaian pembangunan fasilitas pengolahan sampah. Adapun target tersebut direncanakan rampung pada akhir Juli 2022, sehingga pada Agustus fasilitas itu dapat mulai beroperasi.
“Kalau dari diskusi kemarin, untuk sampai bulan Juli, masalah yang sifatnya krusial itu hampir tidak ada,” terangnya.
Sugeng menjelaskan, Kemendagri tak hanya memastikan program penanganan sampah sekadar untuk menyukseskan G20. Namun, pihaknya akan memastikan program pengolahan sampah ini berjalan secara berkelanjutan, baik dari aspek pemeliharaannya, maupun peningkatan kualitas dan kuantitasnya.
“Kualitas itu maksudnya, misalnya layanannya, kuantitasnya dari segi volume sampah yang diolah,” katanya.
Upaya berkelanjutan ini dapat dilakukan salah satunya dengan menerapkan sistem retribusi untuk membiayai program pengolahan sampah. Dengan begitu, program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan konstribusi terhadap perekonomian daerah.
“Kami nanti kerjanya simultan, bersamaan dengan Bapak /Ibu menuntaskan target sampai dengan bulan Juli, kami juga berupaya bersama-sama dengan Bapak/Ibu di Provinsi Bali, Sarbagita, untuk sama-sama kita pada aspek tadi, kita rumuskan langkah-langkah konkritnya,” kata Sugeng.
Senada dengan Sugeng, Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum Sang Made Mahendra Jaya mengatakan, momentum G20 hanya menjadi pemicu untuk lebih membenahi penanganan sampah di Bali. Lebih jauh, program tersebut harus berjalan secara berkelanjutan, melalui berbagai rencana kegiatan.
Dia mengatakan, Kemendagri akan melakukan pendampingan terhadap upaya penanganan permasalahan sampah di Bali. Namun dirinya berharap, pemda setempat juga dapat memberikan dukungan seperti pada aspek anggaran seiring dibangunnya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
“Sehingga ini benar-benar tuntas masalah sampah, bukan hanya TPS-nya tuntas dibangun, tapi permasalahan sampahnya di Bali di Sarbagita selesai dan tim di Kemendagri untuk men-support itu,” terangnya.
Di lain sisi, Mahendara menekankan, penanganan sampah membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, baik dari masyarakat, akademisi, pengamat lingkungan, dunia usaha, dan berbagai pihak terkait lainnya. Karena itu, dirinya menyarankan agar pemda melakukan upaya kerja sama.
“Apapun yang bisa diperbuat untuk penyelesaian masalah sampah di Bali, lakukan, kalau misalnya ada kerja sama dengan NGO, atau apapun, ada celah untuk kita sama-sama menyelesaikan masalah sampah di Bali, lakukan,” terangnya.
Sementara itu, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga menegaskan, Kemendagri berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan sampah di Bali. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan mengerahkan jajaran Kemendagri untuk turun langsung ke lapangan meninjau penanganan sampah di Bali.
“Belum pernah kemendagri mengirim banyaknya orang ke satu daerah, inilah yang menunjukkan konsen dari Bapak Mendagri, bahwa tim pendampingan ini harus berfungsi benar-benar mendampingi Provinsi Bali Sarbagita di dalam menuntaskan masalah ini,” terangnya.
Dia menjelaskan, Kemendagri bertugas mengooridinasikan kementerian dan lembaga terkait untuk mampu mengakselerasi pengelolaan sampah di Bali. Kemendagri juga akan memastikan penggunaan anggaran daerah dalam mendukung pengelolaan sampah. Selain itu, Kemendagri mengomunikasikan permasalahan sampah ini kepada masyarakat, agar mereka dapat berpartisipasi melakukan penanganan.
“Inilah yang menjadi peran kita tim ini, dan inilah yang membuat kami bertemu dengan seluruh OPD (Provinsi Bali) terkait pengelolaan sampah ini,” tandasnya.
