AGRARIA.TODAY – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menggelar dialog interaktif bertajuk “Mengukur Kapasitas Perubahan APBD dalam Penanganan Covid-19” secara virtual, Rabu (13/10/2021). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto, Wali Kota Jambi Syarif Fasha, dan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta.
Dalam paparannya, Dirjen Bina Keuda Mochamad Ardian Noervianto menjelaskan, diskusi tersebut digelar untuk memberikan informasi kepada masyarakat, terkait kapasitas perubahan APBD dalam penanganan pandemi dari dua sisi, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Sengaja diskusi ini kami lakukan, agar publik juga bisa mendapatkan informasi dari dua sisi, dari pemerintah (pusat) dengan pemerintah daerah,” ujar Ardian.
Ardian memahami, pandemi Covid-19 telah berdampak pada sektor pendapatan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Tidak hanya dana transfer, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dipastikan turut mengalami kontraksi.
Dirinya menjelaskan, pandemi Covid-19 menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan sejumlah langkah kebijakan yang adaptif dan responsif. Salah satu upayanya, yakni melakukan refocusing anggaran baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Kendati demikian, pemerintah daerah perlu bersyukur, karena hanya sekali melakukan refocusing anggaran. Hal ini berbeda dengan yang dialami pemerintah pusat, yang melakukan refocusing hingga empat kali. “Kami di pusat ini 4 kali di-refocusing, karena harus melakukan penyesuaian, namun ini semua lagi-lagi merupakan langkah-langkah yang memang harus dilakukan,” ujar Ardian.
Di lain sisi, lanjut Ardian, berdasarkan catatan yang dimilikinya, dari 32 jenis retribusi pemerintah daerah sesuai kewenangannya, hanya 3 jenis yang mengalami kenaikan. Ketiganya, yakni retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan kesehatan, dan retribusi pengendalian menara komunikasi. “Namun akhir-akhir ini, kami sudah mulai melihat gambaran adanya perbaikan-perbaikan di beberapa sektor pajak dan retribusi pasca membaiknya (tren penularan) Covid-19 di beberapa pemerintah daerah,” katanya.
Meski begitu, Ardian berharap, pemerintah daerah tidak lengah dan bosan untuk terus mempertahankan kondisi yang dinilai membaik tersebut. Meski diakui, beberapa daerah pendapatannya masih mengalami kontraksi, terutama yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber PAD. Ardian berharap, melalui perubahan APBD 2021, pemerintah daerah tetap semangat dan konsisten melakukan penanganan Covid-19. Dia menegaskan, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan penanganan pandemi.
Sementara itu, Astera Primanto menjelaskan, refocusing anggaran merupakan respons yang baik untuk menghadapi pandemi. Hal ini dibuktikan dengan capaian Indonesia yang saat ini dinilai sebagai salah satu negara paling baik dalam menghadapi Covid-19. “Jadi kalau kita lihat kondisi (Covid-19) terakhir kemarin, kalau kita tidak melakukan hal seperti ini (refocusing anggaran), mungkin kita tidak berada dalam kondisi sekarang, di mana Covid-19 sudah relatif terkendali,” terangnya.
Selama 2021, kata Astera, kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diarahkan pada penanganan pandemi Covid-19. Hal itu dilakukan melalui berbagai langkah, seperti memberikan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah, dukungan vaksinasi, pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Bantuan Lansung Tunai (BLT) Desa, serta penanganan Covid-19 secara keseluruhan.
Di lain pihak, baik Wali Kota Jambi Syarif Fasha maupun Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, keduanya banyak bercerita terkait dampak pandemi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi di daerahnya masing-masing. Keduanya mengakui, akibat pandemi, pendapatan daerah mengalami penurunan. Mereka juga menjelaskan, bagaimana langkah strategi refocusing anggaran untuk penanganan pandemi yang telah dilakukan.
