Jakarta – Pemerintah Daerah harus menciptakan iklim yang kompetitif di bidang inovasi. Terutama inovasi dalam pelayanan publik. Terlebih saat ini dunia bergerak dengan dinamis. Globalisasi di segala bidang menuntut setiap negara untuk berinovasi.
Demikian diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, saat memberi sambutan di acara Penganugerahan Innovative Government Award 2020 di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (18/12). Menurut Mendagri, Kemendagri sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai pembina dan juga pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tentu Kemendagri ingin, agar pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan baik.
“‘Salah satunya adalah dengan cara menciptakan iklim yang kompetitif antara satu pemerintahan daerah dengan pemerintahan daerah lainnya antar provinsi antar kota antar kabupaten,” kata Mendagri.
Iklim kompetitif yang diharapkan, kata Mendagri, tentunya di bidang inovasi. Sebab, di saat dunia bergerak dinamis dan cepat, ditambah dengan adanya globalisasi dan perubahan revolusi di bidang informasi teknologi, inovasi menjadi sebuah keharusan. Siapa yang paling berhasil adalah mereka yang mampu melakukan langkah-langkah inovatif yang tidak hanya business usual, tapi yang bergerak dengan kreativitas
” Kemudian membuat langkah-langkah terobosan itu yang akan paling berhasil dibanding yang melaksanakan biasa-biasa saja atau reguler,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintahan daerah di Indonesia dituntut untuk inovatif. Terlebih, dengan sistem desentralisasi yang diterapkan. Peran Pemda semakin besar, karena sebagian besar kekuasaan diserahkan kepada daerah. Terutama urusan pemerintahan yang konkuren di luar pemerintahan yang absolut dan pemerintahan umum,
” Nah otomatis dengan kekuasaan yang lebih besar kewenangan yang lebih besar pada pemerintahan daerah, spiritnya adalah daerah mampu untuk mandiri dan berkreasi mengembangkan segala sumber daya yang ada dengan kewenangan yang ada,” katanya.
Pemerintah daerah, lanjut Mendagri diharapkan mampu untuk bisa mandiri di berbagai bidang. Termasuk bidang terutama bidang keuangan fiskal.
” Kalau kita lihat ada tiga tipologi daerah dari kemampuan fiskal,
yang pertama adalah kemampuan fiskal yang tinggi atau kuat yang ditandai dengan adanya PAD-nya lebih tinggi daripada dana transfer pusat, bahwa sumber utama APBD adalah transfer pusat, dana perimbangan Kemudian yang kedua adalah Pendapatan asli daerah sumber lain misalnya BUMD,”
Tapi, ada juga yang kapasitas fiskal yang sedang artinya imbang lebih kurang sama antara transfer pusat dengan PAD, fifty fifty atau 60-40. Tapi banyak juga daerah yang sangat tergantung kepada transfer pusat PAD,” tuturnya.
Maka, kata dia, spirit mandiri itu yang harus ditumbuhkan. Jadi komitmen seluruh daerah. Dan, salah satu problem yang kerap terjadi, adalah adanya hambatan birokrasi. Ada tarik-menarik antara pusat dan daerah. Tapi selain itu, ada juga problema terkait dengan kemampuan berinovasi.
” Kemampuan untuk mencari celah bagaimana memanfaatkan peluang dan memanfaatkan peluang itu untuk dikembangkan. Nah ini tidak gampang ini memerlukan leadership yang kuat untuk bagaimana bisa untuk memanage segenap sumber daya yang ada, termasuk sumber daya personal yang ada dalam struktur pemerintahan maupun yang non struktur untuk bisa diajak bersama-sama mengembangkan terobosan-terobosan,” katanya.
Hal lain yang tak kalah penting dalam mengembangkan terobosan-terobosan inovatif, kata Mendagri adalah kemampuan entrepreneurship atau kemampuan kewirausahaan.
” Tidak semua kita memiliki kemampuan itu. Kemampuan untuk bisa menarik peluang-peluang yang ada maka perlu ada kemampuan kewirausahaan,” ujarnya.
Maka kata dia, dalam administrasi pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, ruang lingkupnya sangat luas sekali. Berbagai aspek sebetulnya bisa dibuat terobosan-terobosan, baik di bidang sistem politik misalnya di daerah.
” Salah satu yang kita kemarin buat terobosan Pilkada, misalnya bagaimana membuat Pilkada di tengah pandemi, itu tidak gampang untuk negara sebesar Indonesia ini. Kita membuat terobosan-terobosan di antaranya membuat aturan bersama-sama dengan teman-teman KPU dan Bawaslu. Kampanye yang dulunya mengumpulkan orang banyak diganti dengan terbalik kampanyenya yang bergerak tim suksesnya ke masyarakat pemilih, ada batasan 50 orang misalnya lebih dari 50 orang , maka 71 hari masa kampanye itu relatif dapat terkendali,” katanya.
Terobosan lain di Pilkada, lanjut Mendagri, misalnya di hari pemungutan suara. Dilakukan terobosan, bagaimana di hari H pemungutan suara, 100 juta lebih pemilih yang datang ke TPS dikelola dengan baik. Dikelola supaya tidak terjadi kerumunan besar.
” Ini perlu terobosan juga maka setelah berdiskusi dengan teman-teman stakeholder kita buat sistem jam.
Ini adalah terobosan di bidang sistem politik. Kita bisa menyelenggarakan Pilkada di 270 daerah kecuali Aceh dan DKI dan relatif berjalan cukup baik. Dan ini adalah pemilihan election, the second biggest in the world. Tapi kita lihat partisipasi pemilih di Amerika 66,9% disana dan itu adalah tertinggi selama 120 tahun. Korea Selatan partisipasinya 66,2% tertinggi selama 28 tahun. Masih kalah oleh Pilkada kita,” katanya.
Dan yang membanggakan, Pilkada dengan jumlah pemilih nomor 2 terbesar di dunia, bisa dilaksanakan dengan pelaksanaaan yang relatif tertib. Diatur jam pemilihnya. Partisipasi pemilih pun termasuk tertinggi yaitu lebih kurang 75,83% atau 76% dan itu lebih tinggi dari Pilkada tahun 2015 yang mencapai 69%.
” Jadi kita naik lebih kurang 7% menjadi 76%, jauh di atas Amerika, jauh di atas Korea. Inilah inovasi di bidang sistem politik dan ini menjadi tanggung jawab kita semua rekan-rekan di daerah bagaimana untuk menciptakan terobosan-terobosan seperti ini di bidang politik di bidang administrasi pemerintahan, layanan publik, misalnya sekarang juga banyak digenjot oleh Kemenpan RB agar masyarakat mudah untuk dilayani ada mal layanan publik, sehingga ada one room system untuk pelayanan,” ujarnya.
Kemudian, kata dia, layanan di bidang keuangan sistem keuangan yang lebih transparan dan lain-lain. Maka kalau daerah memiliki ruang sistem keuangan yang lebih transparan maka bagi kepala daerah tidak bisa main-main. Harus lebih hati-hati karena situasi sudah berubah dengan sangat transparan dan makin kuatnya kritikan dari masyarakat.
” Kita adalah pelayan masyarakat sehingga dengan banyaknya keterbukaan munculnya makin kuatnya LSM non government. Kemudian makin terbukanya informasi kita memang harus mengubah mindset dalam bidang keuangan penganggaran. Sistem harus dibuat lebih transparan dan itu juga akan membantu. Sisi positifnya teman-teman kepala daerah saya paham seringkali berbenturan dengan parlemen daerah DPRD tapi dengan keterbukaan sama-sama terbuka, ” ujarnya.
Mendagri kembali menegaskan, zaman sudah berubah. Jadi harus dirubah mindset. Terutama para pimpinan di daerah.
” Nah ini lah kira-kira beberapa hal contoh-contoh yang saya sampaikan dalam bidang inovasi ini untuk itulah inovasi ini terus kita akan buat. Jadi saya sampaikan inovasi ini jangan hanya diberikan kepada mereka yang mendapatkan tapi juga buat indeks dari yang rankingnya tertinggi antar provinsi antar kota antar kabupaten sampai yang terendah dan umumkan ke publik, ” katanya.
” Nanti sampaikan juga ke publik rangking yang antar provinsi antar kota antar kabupaten, sehingga yang dibawa-bawa yang kurang inovatif ini atau tidak ada datanya tidak ada inovasi dia juga memiliki rasa malu karena publik daerahnya akan menilai siapa dia dan itu akan membuat dia terbangun termotivasi, ” pungkasnya.
#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja
