Padang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) dalam hal kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, terutama menyangkut realisasi NPHD kepada pihak penyelenggara dan pengamanan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan Kepada Satgas Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat di Hotel Grand Inna, Padang pada Selasa (25/08/2020).
“Ini apresiasi saya yang lain lagi untuk Pak Gubernur. Saya pengagum beliau, ini penanganan Covidnya bagus, ini juga kita lihat anggaran untuk KPU-nya sudah 100%, Bawaslu-nya sudah 100% juga, kemudian pengamanannya sudah 100% juga” ujar Mendagri.
Lebih lanjut, dari 14 Pilkada di Sumbar (1 tingkat Provinsi dan 13 tingkat Kabupaten/Kota) relatif sudah sebagian besar merealisasikan NPHDnya, kecuali Pesisir Selatan. “Alhamdulillah saya melihat ini sebagian besar sudah hijau. Tinggal Kabupaten Pesisir Selatan, sudah bagus 77% dan 65%, sudah bisa bekerja KPU-Bawaslu. Tapi akan lebih bagus lagi kalau itu bisa menjadi 100% Pak,” imbau Mendagri.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri kembali menegaskan bahwa Pilkada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan pandemi Covid-19. “Pilkada ini harus kita jadikan momentum untuk kita bergerak maksimal menghadapi pandemi, untuk menggerakkan mesin-mesin daerah,” ujar Mendagri.
Mendagri melanjutkan, Pilkada merupakan momentum power struggle, yaitu pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan. Untuk itu, momentum tersebut mesti dimanfaatkan betul sebagai agenda penanganan Covid-19, salah satunya dengan memasukkan manajemen isu penanganan Covid-19 di daerah ke dalam kontestasi Pilkada.
“Inilah kita harapkan dengan mekanisme seperti itu, proteksi mengkaitkan antara peran dari penanganan pandemi menjadi isu sentral dalam Pilkada, kita harapkan bisa membuat penanganan Pandemi, membuat mesin daerah bergerak, ngegasnya kencang,” tutur Mendagri.
Menyoal penanganan pandemi, menurut Mendagri, berarti berbicara tentang sosial control. Untuk itu, dengan jumlah 270 daerah yang melaksanakan Pilkada, diharapkan dapat menstimulasi daerah lainnya untuk bergerak dalam dalam penanganan pandemi ini. “Otomatis daerah lain 278 yang tidak terjadi Pilkada itu akan terpancing,” urai Mendagri.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan kesiapan Sumbar untuk menggelar Pilkada Serentak Tahun 2020. “Tentu ini dukungan dari Bupati/Walikota, dukungan juga dari Forkopimda Insyaallah Sumbar siap untuk menggelar Pilkada Serentak di masa Covid ini,” ujar Irwan.
Irwan menyatakan tidak menemukan kendala berarti untuk melaksanakan Pilkada sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan. Memang dirinya mengakui masih terdapat 1 daerah yang belum 100% menyalurkan NPHD kepada pihak penyelenggara. “Insyaallah sudah 80%. Dan yang lain, tahapan sudah berjalan,” ujar Irwan.
Sementara itu Anggota Komisi II DPR RI asal Sumbar, Guspardi Gaus, memberikan apresiasi atas kesiapan pemerintah daerah di Sumbar untuk menggelar Pilkada Serentak meski di tengah pandemi Covid-19 dan sesuai dengan jadwal yang sudah diputuskan bersama-sama antara Pemerintah dan DPR RI bersama penyelenggara.
“Tentu saya merasa bahagia dan bangga apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, apa yang disampaikan oleh Ketua KPU bersama Ketua Bawaslu bahwa Sumbar sangat siap untuk melaksanakan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020,” ujar Guspardi.
#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja
