Jakarta (majalahagraria.today) – Ada pernyataan menarik yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala BPSDM Provinsi dan Kepala BKPSDM Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri). Kata Mendagri, pelatihan dan pendidikan di BPSDM jangan hanya ajarkan ilmu tentang leadership. Tapi, ia minta ajarkan juga praktek-praktek bagaimana jadi bawahan yang baik.
” Tolong juga, ini belum menjadi sains. Tapi tolong juga praktek-praktek menjadi bawahan yang baik tolong juga diajarkan. Salah satu contoh siapapun pemimpin baik saya maupun bapak-bapak semua yang punya bawahan pasti lihat bawahan itu dari dua varibel penting, yang pertama adalah prestasi, yang kedua adalah masalah,” kata Tito di Gedung BPSDM, di Jakarta, Senin (24/02/2020).
Maka, lanjut Tito, dengan penilaian dua variabel tersebut, akan timbul empat kelompok bawahan. Bawahan yang baik itu sendiri adalah bawahan yang tahu cara berpikir pimpinan. Bukan bawahan yang punya pendapat sendiri yang bertentangan dengan pimpinannya.
Kelompok pertama, kata dia, adalah bawahan yang berprestasi. Loyal dan ikut pimpinan. Disuruh apa saja beres. Dia, tidak pernah ada permasalahan, baik masalah pribadi atau di kantor yang membuat pimpinannya terbebani.
” Ini orang yang akan dicari oleh organisasi oleh siapapun, berganti-ganti pemimpin pasti akan dicari. Kelompok kedua, anak buah yang disuruh kerja pun beres, tetapi musingin kepala sering juga, entah urusan kantorlah, ada yang ngadu dia ini tak bagus segala macam, konflik dari masyarakat, atau mungkin juga karena permasalahan pribadi atau keluarga. Yang ini tetap dipakai tetapi letaknya di poin posisi tertentu, dan waktu tertentu,” ujarnya.
Kelompok bawahan ketiga, kata Tito, yakni bawahan yang disuruh kerja apa saja tidak beres. Tapi dia tipikal bawahan yang tidak membuat pusing pimpinan. Di kantor tenang. Apel dan upacara rajin hadir. Selesai kerja di kantor, langsung pulang. Tidak neko-neko. ” Nah, yang keempat, sudah disuruh kerja tidak beres, enggak ada prestasinya, tidak loyal pimpinan, setelah itu masalah terus, masuk kerja tidak, tiba-tiba ditangkap polisi lagi. Nah yang ini mesti dijauhkah jauh-jauh,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta BPSDM Kemendagri termasuk BPSDM di daerah untuk bukan hanya mengeluarkan pengetahuan-pengetahuan tentang leadership atau kepemimpinan. Tapi juga ilmu tentang administrator.
” Ini akan keren banget ini, dan bagaimana untuk menjadi followership yang baik. Untuk teman-teman BPSDM sekali lagi terima kasih banyak atas terselengaranya acara ini. Peningkatan kualitas kompetensi sangat penting,” katanya.
Tapi kata Tito, yang paling utama adalah integritas. Sebab tidak cukup dengan berkualitas saja. Tapi justru yang nomor satu adalah integritas. Tito pun lantas menjelaskan integritas dengan bahasa yang sederhana. Simpel. Katanya, integritas itu kalau bisa dipermudah, pasti dipermudah. Dan kalau ada sulit, akan bagaimana caranya dipermudah. Jangan sampai yang mudah dipersulit. Mentalitas seperti itu yang tak baik dalam pelayanan publik.
” Mentalitas dan stigma selama ini ASN itu lambat-lambat, tidak disiplin. Setelah itu otaknya mikirnya arahnya amplop saja. Ini harus diubah. Kita adalah jantungnnya negara ini untuk menggerakkan. Motornya, disiplin harus tetap dilakukan di semua instansi. Kemudian kesetiaan kita untuk mengabdi kepada masyarakat dan bangsa, ” katanya.
Tito juga meminta BPSDM memberi pelatihan untuk kepala desa dan perangkat desa. Sebab, dana desa yang digelontorkan pemeritah pusat saat ini sangat besar mencapai 72 triliun. Belum lagi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang jumlahnya mencapai 54 triliun. Ini butuh pengawasan, agar dana yang besar itu tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain punya nilai manfaat yang akan dirasakan masyarakat.
” BPSDM tolong kalau bisa dibuat pelatihan untuk kepala desa, karena sekian persen kepala desa kita tidak tamat SLTA. Bukan berarti mereka tidak pandai, tapi mungkin kurang paham mekanisme administrasi pemerintahan, administrasi keuangan. Kasihan salah-salah mereka nanti karena masalah administrasi diperiksa lalu masuk penjara. Tolong diberikan pelatihan dari Kemendagri. Kita juga punya institusi pendidikan seperti IPDN. Instruksikan buat program yang masif pelatihan ke kepala desa,” tuturnya.
Jangan sampai kata Tito, para kepala desa berurusan dengan penegak hukum atau ditangkap gara-gara salah administrasi. Begitu juga dengan kepala sekolah yang mengelola dana BOS.
” Berikan pelatihan dasar mengenai pertanggungjawaban keuangan, baru mengelola anggaran langsung. Berikan mereka ilmu-ilmu dasar pemerintahan keuangan” ujar Tito.
