AGRARIA.TODAY – Menuju Tata Kelola Pertanahan dan Tata Ruang yang modern, berintegritas, dan berstandar dunia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) akan merancang serta memanfaatkan optimalisasi digital untuk mempercepat pendaftaran tanah. Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) SPPR, Virgo Eresta Jaya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2024 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (06/03/2024).
Berdasarkan data, terdapat kurang lebih 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia. Dirjen SPPR menyebut, dari perkembangan terakhir untuk status pendaftaran tanah, di tahun 2023 telah mencapai 88% atau setara 110,8 juta bidang tanah terdaftar. Selanjutnya, sisa target penyelesaian sisanya akan dituntaskan pada 2024-2025.
Program percepatan pendaftaran tanah, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di tahun 2024 ini direncanakan mulai memanfaatkan data point clouds dari peta foto untuk pemutakhiran data kadaster. Hal tersebut akan dilakukan dengan pembuatan digital terrain model dengan bantuan Artificial Intelligence (AI) serta berisi informasi tapak bangunan dengan hasil akhir menuju 100 Kota Digital Twin. “Saya minta PTSL pada tahun 2024 jangan lagi 2D tetapi sudah melangkah ke 3D, dengan target di 2024 terdapat 5 Kota Digital Twin” ujar Virgo Eresta Jaya.
Untuk bisa mewujudkannya perlu dilakukan percepatan, yaitu dengan menyelesaikan bidang yang belum terpetakan. Dalam hal inilah dibutuhkan kerja sama setiap Kantor Pertanahan (Kantah) untuk berinisiatif membuat Surat Keputusan Kepala Kantor guna memetakan seluruh bidang tanah, baik melalui identifikasi maupun suplesi. “Kita harus melakukan penataan dan perbaikan bidang tanah, no gap no overlap, penghapusan bidang anomali, dan harus memetakan semaksimal mungkin pada kw 456,” jelas Dirjen SPPR.
Terkait faktor pendukung dalam strategi percepatan pendaftaran tanah, Virgo Eresta Jaya mengatakan, terdapat peta tematik turunan yang berisi mengenai informasi cadangan karbon, kemudian monetisasi informasi geospasial tematik yang nantinya akan berkaitan, serta berkolaborasi dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait. “Terakhir, pendukung yang tak kalah penting adalah peningkatan sumber daya manusia, terkhusus untuk para insan SPPR, saya menegaskan bahwa agar bisa mengikuti pelatihan AI,” pungkasnya. (AJ)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
