AGRARIA.TODAY – Program pendaftaran tanah yang sedang digalakkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus dicanangkan hingga tahun 2024. Tujuannya, seluruh bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar secara lengkap. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya dengan kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan Bank Dunia dalam Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) yang diimplementasikan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM).
Program tersebut terbukti membantu percepatan pendaftaran tanah. Oleh sebab itu, kerja sama serta sinergi yang telah terjalin antara kedua belah pihak perlu diperkuat. Hal inilah yang melatarbelakangi pertemuan Implementation Support Mission yang diselenggarakan selama empat hari, dimulai pada 6-10 Februari 2023.
Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya menyampaikan, jika rencana perpanjangan kerja sama satu tahun hingga 2024 dilaksanakan maka akan ada penambahan target dari 7 juta bidang menjadi 9 juta bidang. “Perpanjangan ini bertujuan sebagai percepatan pelaksanaan PTSL menuju Indonesia Lengkap 2025 sebagai target nasional,” ujarnya saat membuka pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Ditjen SPPR, Jakarta, pada Senin (06/02/2023).
Namun, menurut Dirjen SPPR, demi keberlanjutan program yang memberi manfaat bagi masyarakat pada masa kepemimpinan mendatang, perlu disusun strategi serta rencana jangka panjang hingga tahun 2029. “Hal ini sebagai upaya menjembatani pemerintahan saat ini dan yang akan datang, sehingga program ini juga dapat diadopsi pemerintahan selanjutnya,” lanjut Virgo Eresta Jaya.
Pada kick off meeting tersebut, Sekretaris Ditjen SPPR sekaligus Direktur PPRA, Fitriyani Hasibuan menyampaikan perkembangan PPRA secara terperinci. Ia mengungkapkan, saat ini PPRA telah merampungkan lima fase kegiatan PTSL-PM dan telah memasuki fase ke-6. Untuk lokasi fase ke-6 akan dilaksanakan di tiga provinsi pada Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. “Dilakukan di Jawa karena di provinsi lain bidangnya sudah tinggal sedikit, sedangkan di Jawa masih banyak karena padat,” pungkas Fitriyani Hasibuan.
Bank Dunia menyambut baik rencana ini dengan merencanakan kegiatan jangka panjang sebagai langkah restrukturisasi ekstensi program. Sebagai perwakilan Bank Dunia, Dongkyu Kwak menyampaikan, hal ini perlu dikoordinasikan dengan tim Bank Dunia untuk berbagai kegiatan seperti peningkatan kualitas pengembangan kapasitas Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan) dan Pengukuran Batas Kawasan Hutan. “Harapannya dengan perpanjangan ini, tahun 2024 dapat melanjutkan Redistribusi TORA (Tanah Objek Reforma Agraria, red) dan pemberdayaan masyarakat,” ucap Senior Land Administration Specialist dari Bank Dunia ini.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Andi Tenri Abeng; Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang, Yuli Mardiyono. Sementara itu, dari Bank Dunia turut hadir Task Team Leader/Senior Land Administration Specialist, Iwan Gunawan; Co-Task Team Leader/Land Tenure Specialist, Willem Egbert van der Muur; serta tim Unit Manajemen Kegiatan (UMK) PPRA. (JR/FA)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
