AGRARIA.TODAY – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berlangsung secara hybrid di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (21/11/2022). Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia ini turut dihadiri jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Pada kesempatan ini, Hadi Tjahjanto melaporkan capaian anggaran serta program kerja Kementerian ATR/BPN yang telah berjalan selama tahun 2022. Salah satu dari pencapaian program kerja tersebut, yakni penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, di mana Kementerian ATR/BPN tengah menangani kasus-kasus pertanahan khususnya terkait dengan aset negara.
“Saya ingin menyampaikan terobosan, jadi setiap ada masalah kita selesaikan. Akibat dari tangisan rakyat yang datang, baik di Komisi II maupun di Kementerian ATR/BPN adalah permasalahan legalisasi tanah masyarakat yang berada di wilayah aset milik negara. Permasalahan ini hampir setiap hari di tempat saya. Saya membuat terobosan, seperti di Blora. Apabila itu berhasil maka permasalahan tanah di Indonesia akan selesai,” ujar Hadi Tjahjanto.
Ia pun menyebutkan, penanganan kasus pertanahan yang dilakukan antara lain penyelesaian kasus melalui redistribusi tanah untuk 3.000 orang mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki; penyelesaian kasus redistribusi tanah tahun 2020 terhadap tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor; serta penanganan permasalahan antara masyarakat suku Anak Dalam (SAD) kelompok 113 dengan PT Berkat Sawit Utama (PT BSU) di Provinsi Jambi.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga memenuhi tuntutan untuk dilakukannya sertipikasi hak atas tanah oleh masyarakat Kelurahan Sari Rejo yang merupakan bagian dari aset Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Lanud Medan yang terletak di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan; penyelesaian konflik lahan HGU Simalingkar dan Sei Mencirim antara PTPN II selaku pemilik HGU dengan warga masyarakat Desa Simalingkar dan Desa Sei Mencirim yang menggarap tanah di atas lahan HGU; percepatan penyelesaian konflik agraria terhadap tanah negara bekas HGU atas nama PT Kencana Sikasur di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Hadi Tjahjanto menambahkan, Kementerian ATR/BPN menjalankan amanat Presiden Joko Widodo lainnya, yaitu percepatan pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selanjutnya juga turut mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara. Untuk itu, ia berharap dukungan dari Komisi II DPR RI untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.
“Mohon kiranya dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 senantiasa mendapatkan dukungan dan pendampingan dari Komisi II DPR RI, sehingga apa yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan dengan baik,” tutup Menteri ATR/Kepala BPN. (YS/MB/RE)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
