AGRARIA.TODAY – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah memperkuat sinergi dengan Bank Dunia dalam pelaksanaan Proyek Satu Peta (One Map Project), yang lebih dikenal dengan Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA). Kerja sama ini dilanjutkan dengan hadirnya Bank Dunia di Jakarta dalam rangkaian “Implementation Support Mission” pada 20-23 September 2022.

Implementation Support Mission ini dibuka dengan Kick-off Meeting di Ruang PTSL, Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Pada pertemuan ini, dari Kementerian ATR/BPN hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen), Himawan Arief Sugoto dan Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya. Sementara itu, dari Bank Dunia hadir Senior Land Administration Specialist, Dongkyu Kwak; Task Team Leader/Senior Land Administration Specialist, Iwan Gunawan; Co-Task Team Leader/Senior Natural Resources Management Specialist; Co-Task Team Leader/Land Tenure Specialist, Willem Egbert van der Muur; serta tim Unit Manajemen Kegiatan (UMK) PPRA.

Pada Kick-off Meeting tersebut, perkembangan PPRA dibahas secara terperinci. Sejumlah bahasan yang mengemuka, yaitu kemajuan pemetaan partisipatif dan Reforma Agraria seperti pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM); penataan tanda batas kawasan hutan; penguatan infrastruktur Kantor Pertanahan (Kantah) dan sistem informasi pertanahan; serta pengelolaan proyek dan pengembangan kelembagaan dalam penyelenggaraan PPRA.

Dirjen SPPR, Virgo Eresta Jaya berharap dengan rangkaian kunjungan Bank Dunia tersebut, kerja sama yang telah terjalin bisa semakin kuat. “Setelah pertemuan ini, Bank Dunia akan melakukan pertemuan-pertemuan khusus dengan seluruh Direktorat Jenderal dan Direktur terkait di Kementerian ATR/BPN, untuk membahas kegiatan ATR/BPN dalam percepatan pencapaian Reforma Agraria yang perlu didukung dan dikembangkan dengan dukungan Bank Dunia,” ujarnya dalam Kick-off Meeting.

Sebagai informasi, PPRA mulai efektif dilaksanakan sejak bulan November 2018. PPRA merupakan salah satu program kerja Kementerian ATR/BPN untuk memberikan kejelasan atas penggunaan tanah dan hak atas tanah pada tingkat desa di 10 provinsi sasaran, yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Baca juga  Sosialisasikan PTSL, Pemerintah Bangun Kesadaran Masyarakat untuk Pasang Tanda Batas Tanah

Program PPRA ini secara khusus berkontribusi pada percepatan pendaftaran tanah di Indonesia yang dilakukan melalui PTSL. Namun, sedikit berbeda dari kegiatan PTSL yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), PPRA menekankan pelaksanaan PTSL menggunakan basis partisipasi masyarakat, yakni PTSL-PM. Hingga saat ini, PPRA telah merampungkan empat fase kegiatan PTSL-PM dan telah memasuki fase ke-5.

Berhubungan dengan hal tersebut, Sekretaris Ditjen SPPR, Fitriyani Hasibuan mengatakan bahwa akhir tahun 2023 ditargetkan 7 juta bidang tanah pada 10 provinsi sasaran akan lengkap dipetakan melalui PTSL-PM. “Kami pun optimis target tersebut akan tercapai, karena sejak 2022 ini, berkat saran dari Bank Dunia dalam kunjungan support mission sebelumnya, mulai dilakukan pengaplikasian kontrak payung untuk mendorong percepatan pendaftaran tanah,” ujarnya dalam rangkaian akhir Implementation Support Mission, yaitu Wrap-Up Meeting, pada Jumat (23/09/2022).

“Kontrak payung atau pengelolaan panel penyedia ini dilakukan oleh satuan kerja pada Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN dengan dukungan Bank Dunia, yang akan mengelola, memantau, dan mengevaluasi perkembangan hari ke harinya proses pelaksanaan para panel penyedia kegiatan PTSL-PM di masing-masing provinsi,” tambah Fitriyani Hasibuan.

Baca juga  GTRA Summit 2022 Tunjukkan Bahwa Negara Hadir bagi Masyarakat Pesisir dan Maritim

Dalam Wrap-Up Meeting disimpulkan beberapa tindak lanjut. Beberapa di antaranya adalah penggunaan pendekatan quality control (QC) semi otomatis dengan sistem IT; renovasi gedung arsip; peningkatan target untuk PTSL fase 6; penyelesaian penilaian due diligence terkait Kerangka Kerja Masyarakat Adat (Indigenous People Participatory Framework); pengembangan kapasitas Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan); serta kegiatan potensial lainnya dari masing-masing Direktorat Jenderal. Rencana tindak lanjut ini diharapkan dapat mendorong pencapaian Reforma Agraria ke depannya dengan dukungan dari Bank Dunia. (FT/JR/JM)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia