AGRARIA.TODAY – Pasca banjir bandang yang melanda Kota Batu, Jawa Timur, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya untuk mendorong pemulihannya. Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I menyusun kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Menindaklanjuti hal tersebut, maka pada Selasa (23/08/2022) diselenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penyempurnaan Revisi RTRW Kota Batu.

Dalam pembukaan rapat koordinasi, Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa menyampaikan bahwa akan dilakukan upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Batu pasca bencana. Upaya yang dilakukan berupa penyesuaian pemanfaatan ruang dalam bentuk perubahan pada rencana pola serta struktur ruang RTRW Kota Batu.

“Melihat potensi dan isu pengembangan wilayah yang dimiliki Kota Batu, saya berharap 20 tahun ke depan Kota Batu akan terus unggul. Keberhasilan dari RTR harus bisa diwujudkan dalam bentuk indikator-indikator serta tahapan pencapaian. Sehingga, pada akhirnya masyarakat dapat menilai keberhasilan RTR Kota Batu,” jelas Gabriel Triwibawa di Ruang Rapat Prambanan, Gedung Direktorat Jenderal Tata Ruang, Jakarta.

Baca juga  Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Capaian Peta Bidang Tanah Melalui PTSL Partisipasi Masyarakat

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko menjelaskan bahwa RTRW Kota Batu penting sebagai pedoman pembangunan sekaligus keserasian ruang, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, pendorong investasi. Menurutnya, pasca banjir bandang di Kota Batu, pemerintah telah melakukan upaya-upaya pemulihan. Salah satunya, terkait penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), Wali Kota Batu mengatakan bahwa verifikasi aktual harus segera ditindaklanjuti.

“Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu, di antaranya pemulihan sarana dan prasarana berupa normalisasi aliran sungai, perbaikan pipa HIPPAM, serta pembersihan material banjir bandang. Kami juga terus percepat upaya penetapan LSD,” ungkap Dewanti Rumpoko.

Rapat Koordinasi Lintas Sektor yang diselenggarakan secara hybrid ini dilanjutkan dengan kegiatan diskusi yang dipimpin oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Reny Windyawati, yang diikuti oleh seluruh perwakilan kementerian/lembaga yang hadir baik langsung maupun daring. (FT)

Baca juga  Semua Bisa Jadi Korban, Ini Imbauan Menteri AHY kepada Masyarakat agar Terhindar dari Mafia Tanah

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia