AGRARIA.TODAY – Tahapan Klasikal Pelatihan Dasar (latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III Gelombang I Tahun 2022 dengan metode blended learning resmi ditutup oleh Staf Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Bidang Reformasi Birokrasi, Gunawan Muhammad pada Jumat (19/08/2022). Penutupan berlangsung di Gedung Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Bogor. Tahapan tersebut telah dilaksanakan mulai dari 9-19 Agustus 2022 dan diikuti oleh 317 orang peserta.
Dalam sambutannya, Gunawan Muhammad mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan grand design pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia sejak tahun 2010. Di mana, hingga saat ini telah berlangsung tiga tahapan. Pertama pada 2010-2015, target pemerintah dalam mereformasi birokrasi di Indonesia adalah menetapkan rule base bureaucracy. Setelah itu, pada 2015-2020 disebut dengan performance base bureaucracy dan terakhir di 2020-2025 targetnya adalah dynamic bureaucracy.
“Pada layer pertama sebagai pondasi, maknanya adalah birokrasi harusnya taat asas tidak ada penyimpangan semua kembali pada peraturan yang ada, ini pondasi kita dalam bekerja. Setelah itu ke layer berikutnya, birokrasi yang berkinerja tinggi, diharapkan punya kinerja tinggi dan saya yakin masyarakat sudah tahu bagaimana kemajuan dari birokrasi kita. Nah yang kita targetkan sampai 2025 adalah dynamic bureaucracy, birokrasi yang bisa merespons dengan cepat perubahan yang terjadi,” ujar Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi.
Seperti diketahui, memasuki era revolusi 4.0 perubahan terjadi sangat cepat. Bahkan menurut Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi, banyak ahli mengatakan bahwa dibandingkan era 1.0, perubahan saat ini bisa 3.000 kali lebih cepat. Oleh sebab itu, diharapkan dynamic bureaucracy dapat terwujud pada 2025. “Dan dari tiga tahapan itu semua, kita harapkan 2025 kita bisa punya birokrasi berkelas dunia, setara negara maju, efektif, efisien, dan kompetitif sehingga bisa berkompetisi dengan negara lain,” sebut Gunawan Muhammad.
Terkait dengan dynamic bureaucracy, secara khusus Gunawan Muhammad menuturkan dua tuntutan yang harus dipenuhi para CPNS yang baru mulai meniti karier. Pertama, CPNS selaku pelaku birokrasi harus bisa merespons setiap perubahan dengan cepat. “Karena itu salah satu syarat adalah terus belajar. Dan itu wajib hukumnya, harus terus meningkatkan kompetensi diri dengan belajar. Teruslah belajar dan ini menjadi keharusan untuk bekerja dalam dynamic bureaucracy,” tuturnya.
Kemudian, tuntutan kedua bagi para CPNS, yaitu berorientasi melayani masyarakat. Ia menuturkan, tugas pokok ASN adalah melayani masyarakat. Birokrasi pemerintahan dibentuk adalah untuk melayani masyarakat. “Jadi mindset-nya harus melayani, jangan sampai seperti paradigma yang lama. Zaman sudah berubah, kita sebagai ASN digaji dari pajak yang dipungut masyarakat, jadi kewajiban kita adalah melayani masyarakat. Apalagi ATR/BPN sangat syarat dengan tugas pelayanan, ini menjadi tanggung jawab kita semua,” terang Gunawan Muhammad.
Pada kesempatan yang sama, Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa para CPNS telah melangsungkan berbagai macam rangkaian kegiatan. Di antaranya, pembinaan sikap dan perilaku bela negara meliputi kedisiplinan, kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab; keprotokolan dan tata upacara sipil; pola hidup sehat; pemberian materi ceramah dari LAN, Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN, Kementerian PANRB, dan BNN; bimbingan laporan aktualisasi latsar; serta seminar aktualisasi latsar. (LS/RE)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
