AGRARIA.TODAY – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selaku instansi pemerintah di bidang pertanahan dan tata ruang mempunyai sebuah cita-cita, yakni mewujudkan Indonesia Lengkap. Makna dari Indonesia Lengkap adalah telah terdaftar setiap bidang tanah yang ada di Indonesia. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan strategi percepatan dan peningkatan kualitas realisasi program di Kementerian ATR/BPN.

Terdapat tujuh strategic goals yang menjadi target sampai tahun 2024. “Kita mempunyai tujuh strategic goals yang memiliki banyak sekali poin-poin yang harus dilakukan oleh kita. Kita harus yakin bisa menyelesaikan target kerja ini dengan baik sesuai dengan visi Kementerian ATR/BPN,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto saat memberikan pemaparan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2022 yang dilaksanakan di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta pada Selasa (26/07/2022).

Ketujuh strategic goals tersebut, yakni terwujudnya keadilan pertanahan; mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia; pnataan ruang berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi; meningkatkan standar kompetensi sumber daya manusia (SDM) menuju birokrasi berstandar dunia; mewujudkan kantor layanan modern; mengoptimalisasi layanan informasi pertanahan dan tata ruang; serta mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem stelsel positif.

Sekjen Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto dalam arahannya juga menyampaikan terkait peningkatan serapan anggaran dan program kualitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Dari sisi serapan anggaran, saya imbau agar kualitas program strategis dijaga. Maka, perlu dilakukan optimalisasi penyerapan anggaran melalui kinerja yang maksimal,” tuturnya.

Himawan Arief Sugoto juga mengatakan bahwa kualitas PTSL harus dikawal. Hal ini dikarenakan, PTSL merupakan program yang sangat diapresiasi serta didukung oleh banyak pihak dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. “Meskipun masih terdapat tantangan di beberapa daerah, tapi karena ini program pemerintah, kita wajib melaksanakan perintah Presiden, mendaftarkan seluruh bidang tanah hingga target yang telah ditentukan,” lanjutnya.

Baca juga  Reforma Agraria, Tanah Itu Bukan Soal Menerbitkan Sertipikat Saja

Ia juga mengingatkan, perlunya peningkatan pelayanan dalam hal transformasi digital. “Karena memang integritas, kejujuran, dan konsistensi merupakan sikap terpuji yang menjadikan dasar kita untuk menyiapkan layanan elektronik. Transformasi digital perlu didukung integritas para jajaran. Dengan integritas, maka kita akan menghasilkan data yang valid. Dan ini tidak lepas dari sikap, mental, dan perilaku kita semua,” ucapnya.

Dalam menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang berstandar dunia, Kementerian ATR/BPN perlu menyiapkan SDM yang berkualitas. Salah satu caranya, dengan menghadirkan ATR/BPN Corporate University (CorpU). “CorpU ini juga sebagai upaya menyelesaikan permasalahan strategis melalui pendekatan Program Belajar Organisasi yang sistematis dan menyeluruh. Bahwa dengan CorpU ini diharap dapat mendukung strategic goals Kementerian ATR/BPN pada mendatang,” tutur Himawan Arief Sugoto.

Selain itu, guna tercapainya setiap sasaran program strategis, terkadang terdapat kendala dan hambatan yang terjadi. Maka, setiap unit satuan kerja Kementerian ATR/BPN perlu memahami bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut dengan baik melalui penerapan manajemen risiko. “Jangan sampai nanti ada gangguan, sasaran tersebut tidak tercapai, kita perlu antisipasi bagaimana sasaran tersebut tetap berada di jalurnya dan tercapai secara efektif. Maka kemampuan manajemen risiko dari seluruh pegawai harus kita tingkatkan,” tambahnya.

Baca juga  Serahkan Sertipikat Tanah kepada Masyarakat Riau, Menteri ATR/Kepala BPN Sambut Baik Dukungan Pemda dalam Percepatan PTSL

Himawan Arief Sugoto juga menyampaikan, sebagai pelayan masyarakat di bidang pertanahan dan tata ruang, jajaran Kementerian ATR/BPN perlu membangun citra yang baik serta persepsi masyarakat yang positif melalui peran hubungan masyarakat (Humas). “Tantangan kita adalah bagaimana kita membangun sebuah persepsi yang setara dengan realita, tentunya persepsi itu bisa meningkat apabila kita bisa menanamkan kesan-kesan baik kepada masyarakat, salah satunya dengan penguatan pelaksanaan strategi komunikasi publik serta penguatan layanan pengaduan masyarakat,” tutupnya. (RE/AM)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia