AGRARIA.TODAY – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto melakukan pembinaan kepada para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten di Aula Prona Lantai 7, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (25/07/2022). Pada kesempatan ini, ia memberikan pengarahan terkait tata kelola kelembagaan yang harus diimplementasikan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN.

Hadi Tjahjanto berharap, Kementerian ATR/BPN menjadi lembaga yang akuntabel, transparan, dan modern. “Kita harus meminimalisir permasalahan-permasalahan. Karena terus terang, saya ingin membawa lembaga ini menjadi lembaga yang akuntabel, dalam melaksanakan tugas itu dapat dipercaya,” ujarnya.

Kemudian, sebagai lembaga yang transparan, dalam artian setiap pelaksanaan kegiatan dapat diaudit serta dimonitor secara menyeluruh untuk meminimalisir permasalahan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, Kementerian ATR/BPN juga dituntut menjadi lembaga yang modern, di mana seluruh kegiatan pelayanan pertanahan bertransformasi dari analog ke digital.

“Jadi tata kelola kelembagaan ini harus tepat dan implementasinya adalah menggunakan aplikasi digital. Sehingga, tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang tidak masuk dalam satu proses,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Hadi Tjahjanto mengimbau para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang hadir agar mendapat kepercayaan publik, yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik. “Layanan dalam rangka menyelesaikan sertipikat hak, peningkatan hak atau roya, pelepasan hak, semuanya bisa dilaksanakan dengan mudah dan kita layani dengan sebaik-baiknya,” paparnya.

Baca juga  Wujudkan Kantor Pertanahan Modern dan Pelayanan Pertanahan Berbasis Satu Peta Bidang Tanah melalui PTKL

“Kita memberikan prioritas setiap hari mulai Senin-Jumat. Loket prioritas diberikan kepada masyarakat yang ingin mengurus sertipikatnya secara mandiri dan tidak ada pungli (pungutan liar, red). Yang kedua adalah bagi wilayah-wilayah yang frekuensi pelayanannya cukup tinggi, kita harapkan juga buka di hari Sabtu dan Minggu, khusus melayani masyarakat yang ingin menyelesaikan sertipikatnya secara mandiri,” tegasnya.

Menurutnya, setelah diterapkan layanan prioritas pada Sabtu dan Minggu, masyarakat akan mendapatkan kepuasan tersendiri. Oleh karena itu, hal ini perlu terus ditindaklanjuti dan dievaluasi guna memastikan efektivitasnya. “Namun, sampai saat ini yang kami dengar, yang kami lihat adalah masyarakat senang terhadap pelayanan yang saat ini sudah berubah,” tutur Hadi Tjahjanto.

Adapun dalam kegiatan pembinaan ini, turut hadir Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Juru Bicara Kementerian ATR/BPN, T. Hari Prihatono; dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati. (YS/JM/JR)

Baca juga  Hadiri Perayaan Natal Nasional, Menteri ATR/Kepala BPN Harap Bangsa Indonesia Berjalan Bersama Merajut Kerukunan

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia