AGRARIA.TODAY – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo resmi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 pada Rabu (15/06/2022) di Istana Negara, Jakarta. Hadi Tjahjanto, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) periode 2017-2021 ini dinilai Presiden RI sebagai seseorang yang teliti dalam kerja lapangan, sehingga diyakini mampu menyelesaikan masalah pertanahan dan tata ruang di Tanah Air.
“Tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan, yang kedua urusan sertipikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan. Termasuk di dalamnya urusan lahan, tanah yang berkaitan dengan IKN (Ibu Kota Nusantara, red),” ujar Presiden RI usai pelantikan.
Menindaklanjuti arahan Presiden RI, Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa dirinya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan masalah pertanahan di Indonesia, khususnya pendaftaran tanah. “126 juta bidang tanah, target pertama yang segera saya realisasikan. Namun saya lihat di lapangan permasalahannya apa, apakah permasalahan itu masih K2 (tanah sengeketa, red) atau K3 (tanah yang belum memenuhi syarat, red) itu juga akan kita selesaikan. Tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terealisasi untuk sertipikat milik rakyat tersebut,” paparnya.
Tak hanya masalah sertipikat tanah, ia juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah, termasuk di IKN. “InsyaAllah dalam waktu dekat kita akan sampaikan target berapa hari itu sudah bisa terealisasi,” tegas Hadi Tjahjanto.
Selain Menteri ATR/Kepala BPN, Presiden Joko Widodo dalam kesempatan yang sama juga melantik Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, menggantikan Surya Tjandra. Raja Juli Antoni menyampaikan, tugas utama yang diberikan Presiden RI adalah mewujudkan Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria. “Saya dan Kementerian ATR/BPN bersama-sama akan bekerja keras untuk mewujudkan visi misi Pak Presiden, terutama Reforma Agraria. Tugas lain yang diberikan terkait konflik agraria dan proses sertipikasi tanah harus dilanjutkan,” tuturnya.
Tak hanya itu, Raja Juli Antoni juga mendorong penyelesaian mafia tanah dan ego sektoral antar kementerian/lembaga agar segera dapat dituntaskan. “Salah satu problem terbesar kita adalah mafia tanah. Pak Presiden mendorong supaya ada proses transparansi, proses yang melayani. Soal ego sektoral, kita ini adalah Republik Indonesia, yang semestinya seluruh kementerian dan stakeholder ini harus bekerja sama menyelesaikan masalah secara kolaboratif dan kolektif,” terangnya.
Turut hadir dalam pelantikan tersebut antara lain Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Menteri Sekretaris Negara, Pratikno; Sekretaris Kabinet, Pramono Anung; Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto; dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. (YS/RA)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
