AGRARIA.TODAY – Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) telah dibentuk sejak 2018 silam dengan tujuan mewujudkan Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria, yaitu menata kembali kepemilikan terhadap tanah dan ruang agar tercipta pemanfaatan yang efektif. Sebagai PSN, Reforma Agraria dilaksanakan secara lintas sektor, antara lain kementerian/lembaga yang berwenang dalam pengaturan terkait agraria atau bumi. Selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dan di bawahnya , serta yang berada di bawah air.
“Jadi dengan model kerja seperti itu kelihatan semua kementerian terlibat, karena ini program strategis nasional dari presiden, ada di nawacita dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, red),” ungkap Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra dalam wawancara terkait GTRA Summit 2022 pada program Coffee Break di tvOne pada Kamis (02/06/2022).
Sinkronisasi kerja lintas sektor sangat dibutuhkan. Sebagai batu loncatan dalam pembentukan bisnis proses lintas sektor itulah, maka pemerintah yang tergabung ke dalam GTRA Pusat dan Daerah akan mengambil langkah konkret dengan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Wakatobi. “Sulawesi Tenggara secara umum daerah yang unik. Provinsinya kecil, tetapi pulaunya ada 450 dan semua pulau punya mineral. Ini bisa menjadi potensi, dan itu yang mau kita bahas dalam forum GTRA Summit nanti,” terang Surya Tjandra.
Banyaknya pulau di Indonesia, terkhusus di Sulawesi Tenggara, menunjukan bahwa Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah wilayah pesisir dan pulau kecil terluar yang banyak. Untuk menata banyak wilayah pesisir, tentu butuh kehadiran dari negara dalam hal ini pemerintah, juga masyarakat yang secara langsung mendiami dan memanfaatkan wilayah pesisir tersebut.
“Butuh kehadiran negara untuk menata, berdiskusi dengan masyarakat. Kita buka ruang, dengar masukan masyarakat, kemudian antar pemerintah sendiri, antar sektor yang biasanya bekerja secara silo, dan mulai memadankan satu sama lain. Jadi kita targetkan dari pertemuan puncak nanti adalah bisnis proses, bagaimana bisa proses yang lintas sektor ini terjalin dengan mulus. Sehingga, masyarakat di wilayah pesisir juga dihormati, dihargai, kemudian dapat peningkatan kesejahteraan dan ekonomi bisa berkembang,” ucap Surya Tjandra.
Surya Tjandra melanjutkan, dengan adanya GTRA Summit 2022 diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengembalikan roh dari Reforma Agraria itu sendiri, yakni memiliki satu kesatuan dalam pengelolaan, penataan, pemanfaatan, dan menjamin keberlanjutan termasuk konservasi di dalamnya. “Ini yang jadi penting karena kebijakan ini sudah ada, kebijakan satu peta, satu sumber data bagaimana kita memanfaatkan ruang yang merupakan kebutuhan masyarakat, dan bagaimana hidup dalam sinkronisasi yang padan,” lanjut Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.
“Oleh sebab itu, kita buat bisnis prosesnya bersama, kita rembukan bersama di antara pemerintah dan masyarakat, karena pemerintah hadir untuk masyarakat. Kita pahami situasinya, lalu solusinya apa kita rembuk bersama, paling tidak kita bisa tahu bisnis prosesnya, supaya bisnis proses dalam mengembalikan roh Reforma Agraria ini sinkron satu sama lain,” pungkas Surya Tjandra. (LS/RZ)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
