AGRARIA.TODAY – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertugas menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria. Dalam pelaksanaannya, realisasi dari Reforma Agraria dikerjakan secara bersama antar pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi tersebut kemudian direalisasikan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra memaparkan, dalam mewujudkan Reforma Agraria tentu tak akan lepas dari yang namanya konflik agraria. Kenyataan itu kemudian mengharuskan GTRA untuk memahami konflik secara mendalam guna menyiapkan mitigasi risiko yang terbaik. “Mitigasi risiko jadi sangat krusial dan harus melibatkan semua pihak,” ujar Surya Tjandra dalam Rapat Koordinasi GTRA Provinsi Jambi yang berlangsung secara luring dan daring pada Rabu (18/05/2022).
Surya Tjandra secara spesifik menyebutkan, diperlukannya kontribusi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi demi mewujudkan cita-cita Reforma Agraria. Ia menjelaskan, di sisi Pemprov Jambi harus bisa menjabarkan bagaimana anatomi konflik agraria yang selama ini terjadi guna bersama-sama menyusun strategi yang tepat untuk penyelesaian konflik tersebut.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN lebih lanjut menegaskan, dengan strategi penyelesaian konflik yang tepat, pembangunan berkelanjutan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi akan terwujud. “Jambi punya peluang, asal dilakukan secara sistematis dan strategis pekerjaannya. Kami siap bekerja sama dan mendukung Provinsi Jambi,” ucapnya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Wartomo lantas menyampaikan, melalui GTRA ini, berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Jambi mulai dari pemerintah daerah, kejaksaan, dan kepolisian sudah menyampaikan komitmen masing-masing untuk mengurai konflik agraria yang ada. “Hasil koordinasi dengan lintas sektoral, yang punya semangat yang sama untuk berintegrasi, bahwa konflik memang harus ditangani dan diselesaikan secara baik bersama-sama,” kata Wartomo.
Senada dengan Kementerian ATR/BPN, Gubernur Jambi, Al Haris mendukung inisiasi GTRA dalam menyelesaikan konflik agraria yang ada. “Tim gugus tugas tidak boleh kalah dalam mengatasi masalah. Dan pemprov mendukung sepenuh hati untuk kita menyelesaikan ini secara bijak,” tutur Al Haris.
Adapun Rapat Koordinasi GTRA Provinsi Jambi ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Staf Presiden, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi, dan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi. (JR/RK)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
