AGRARIA.TODAY – Di era yang serba digital, kualitas data dan pemanfaatannya berperan sangat krusial, tak terkecuali di sektor pemerintahan. Basis data yang kuat bisa dijadikan landasan bagi pemerintahan untuk membuat kebijakan demi meningkatkan laju ekonomi, penataan kota, dan pembangunan berkelanjutan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
Menyadari hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bergerak untuk memanfaatkan data pertanahan yang kualitasnya terus ditingkatkan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengungkapkan bahwa begitu banyak peluang yang bisa diambil dari data pertanahan di antaranya mempermudah pelaku usaha untuk menentukan lokasi berusaha yang tepat sesuai dengan kebutuhan.
Akan tetapi, Surya Tjandra memaparkan, demi terwujudnya berbagai kemudahan tersebut, data pertanahan tak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan adanya integrasi dari data pendukung pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, ia mendorong adanya kerja sama antara Kantor Pertanahan dengan pemerintah daerah. Sebagai permulaan, Kementerian ATR/BPN menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta.
“Kita mau jadikan Surakarta jadi pilot project pemanfaatan data pertanahan dengan data pembangunan yang sudah tersedia,” ucap Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN dalam pertemuannya dengan Wakil Wali Kota Surakarta, Teguh Prakosa di Balai Kota Surakarta pada Kamis (28/04/2022).
Lebih lanjut, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral pada Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN, Tri Wibisono menjelaskan bahwa pengintegrasian data ini merupakan tindak lanjut dari kota lengkap, di mana Surakarta masuk dalam kategori tersebut. “Surakarta sampai sekarang ini sudah sekitar 98 persen bidang terpetakan. Ini memberi keuntungan sendiri jika integrasi data terjadi, ini bisa memberikan manfaat untuk berbagai komponen yang ada di pemerintah daerah,” ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Dwi Budi Martono lantas menceritakan tentang upaya integrasi data yang saat ini sedang dilakukan di ibu kota melalui kadaster lengkap. Ia menjelaskan, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di suatu daerah, peta bidang tanah dapat menjadi mesin sistem administrasi pertanahan yang harus mengintegrasikan land tenure, land value, land use, dan land development. “Sistem peta bidang tanah lengkap ini bukan sebuah keputusan, tapi menyajikan data. Nanti Bapak Wali Kota yang mengambil kebijakan,” tutur Dwi Budi Martono.
Menurut Dwi Budi Martono, dengan sistem peta bidang tanah lengkap sebagai sistem informasi data pertanahan akan menimbulkan efisiensi peralihan hak tanah, penatagunaan tanah, dan ruang yang efektif. Sehingga, memberi dampak pada perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.
Adapun potensi kerja sama ini disambut baik oleh Wakil Wali Kota Surakarta, Teguh Prakosa. Ia sepakat bahwa integrasi data ini merupakan sebuah investasi masa depan demi pembangunan yang berkelanjutan. “Jadi yang menikmati ini nantinya regenerasi dari ASN (Aparatur Sipil Negara, red) dan juga masyarakat ke depan,” sebut Teguh Prakosa.
Dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN turut didampingi Kepala Kantor Pertanahan Surakarta, Tensa Nurdiyani. Pertemuan ini juga dihadiri oleh jajaran pemerintahan Kota Surakarta. (JM/LS/AM)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
