AGRARIA.TODAY – Pemerintah Indonesia terus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan bangsa agar mampu bersaing dengan perekonomian dunia. Salah satu langkah perwujudan cita-cita tersebut ialah dengan melakukan Reformasi Birokrasi (RB). Dengan birokrasi yang efisien, dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Staf Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Bidang Reformasi Birokrasi, Gunawan Muhammad menyampaikan bahwa di tahun 2021, RB Kementerian ATR/BPN berhasil mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal itu ditunjukkan dengan kenaikan indeks RB Kementerian ATR/BPN sebesar 0,92 poin menjadi 75,93 dari sebelumnya 75,01. Ia juga berterima kasih kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) yang telah membantu Kementerian ATR/BPN dalam upaya meningkatkan RB. Ia berharap bantuan dari KemenPAN-RB bisa menghasilkan proses birokrasi yang lebih baik di Kementerian ATR/BPN.
“Jadi kita semua berharap dengan adanya arahan dari KemenPAN-RB, indeks RB kita bisa di atas 82,” ujar Gunawan Muhammad dalam Rapat Koordinasi Pra Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2022 di Hotel Century Park, Jakarta, Selasa (19/04/2022).
Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB, Kamaruddin menyampaikan kembali pesan Presiden Joko Widodo terkait RB. “Presiden menyampaikan bahwa beliau ingin birokrasi kita berdaya saing. Kalau kita mau sejajar dengan negara lain, mau tidak mau harus memperbaiki birokrasi kita. Paling tidak untuk menarik investasi,” jelasnya.
Kamaruddin lantas memuji langkah dan semangat yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kualitas RB dalam proses pemerintahan. Ia berpesan, upaya peningkatan RB ini membutuhkan kerja keras karena kompleksitas pekerjaannya. Namun, perbaikan RB bukan sebuah hal yang mustahil untuk bisa dicapai setiap kementerian/lembaga termasuk Kementerian ATR/BPN.
Selanjutnya Kamaruddin menjelaskan tiga sasaran dari RB, yakni pemerintahan yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang cakap, serta pelayanan publik yang prima. Untuk mencapai tiga sasaran tersebut, ada strategi implementasi yang bisa dilakukan Kementerian ATR/BPN. Adapun strategi itu antara lain mengatur manajemen kinerja yang memberi dampak pada masyarakat; mengelola proses bisnis dengan memastikan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan; merancang struktur organisasi yang tepat; serta memastikan standar kompetensi dari sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan struktur yang ada.
“Tentu dari empat strategi ini butuh dukungan dari segi regulasi maupun pengawasan untuk memastikan setiap aktivitas bebas dari penyimpangan dan risiko dalam mencapai tujuan,” ujar Kamaruddin. (JM/RK)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
