AGRARIA.TODAY – Presiden pertama Republik Indonesia (RI), Soekarno pernah menyatakan bahwa Indonesia adalah bangsa pelaut. Untuk mewujudkan keperkasaan Indonesia sebagai poros maritim, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra mengimbau kepada seluruh kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) untuk meningkatkan gairah kolaborasi saat menjalankan tugas.
Hadir sebagai narasumber dalam Talk Show “Maritim Way” yang merupakan rangkaian kegiatan Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional pengurus ASPEKSINDO, Surya Tjandra mengatakan bahwa imbauan ini juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato pamungkasnya di atas Kapal Phinisi di Teluk Jakarta, 22 Juli 2014 lalu.
“Jadi, kenapa penting sekali sumber daya pesisir dan laut, dan kenapa jadi sangat krusial karena Indonesia itu hampir 3/4 nya lautan, tapi sumbangan pada produk domestik bruto hanya sekitar 20%. Artinya kalau sumber daya pesisir dan laut benar-benar dikelola secara baik, kita bisa lebih memberikan sumbangan pada produk domestik bruto kepada negara. Jadi saya kira, Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan dan ASPEKSINDO yang memiliki anggota 333 kabupten/kota ini sangat penting kehadirannya, karena di sini provinsi dan kabupaten bergabung, bicarakan lagi apa yang dimaksud poros maritim,” ucap Wamen ATR/Waka BPN dalam talk show bertemakan Kolaborasi Memajukan Indonesia dari Pinggiran yang berlangsung di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Kamis (24/02/2022).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan beberapa isu strategis dalam konteks pembangunan pesisir kepulauan. Salah satunya yaitu bukti penguasaan efektif pada pulau-pulau kecil terluar yang menjadi pagar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Apa yang dimaksud dengan penguasaan efektif? Menurut putusan pengadilan internasional, salah satunya kalau ada tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap daerah tersebut, dan produk administratif yang sah di atas tanah adalah sertipikat,” ungkap Surya Tjandra.
Dari 111 pulau kecil terluar pagar NKRI yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Wamen ATR/Waka BPN menjelaskan bahwa telah diterbitkan sertipikat tanah terhadap 83 pulau. Sementara itu, tiga (3) pulau belum bersertipikat karena masih harus mendapat persetujuan pelepasan dari masyarakat adat dan 25 pulau masuk ke dalam kawasan hutan. “Kita terus upayakan dengan melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga untuk penerbitan sertipikat. Ini menjadi penting karena bukti efektif okupasi ini lah yang menentukan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kita dengan negara tetangga,” ujar Surya Tjandra.
Surya Tjandra lebih lanjut mengatakan, terdapat tiga (3) syarat dalam membuktikan bahwa pulau kecil terluar tersebut menjadi bagian dari NKRI, yakni (1) harus menjadi pemanfaatan pertahanan dan keamanan, (2) harus ada pemanfaatan ekonomi, (3) dan konservasi untuk lingkungan. Oleh sebab itu, koordinasi dan konsolidasi dengan beberapa kementerian/lembaga juga terus didorong. Selain itu, peran pemerintah daerah juga penting karena, para kepala daerah yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan negara lain menjadi ujung tombak dari penjagaan pagar NKRI. “Nah yang saya kira jadi krusial juga adalah dalam konteks pembangunan pesisir kepulauan, terdapat banyak kewenangan sektor-sektor yang perlu disinkronkan. Maka dalam hal ini ASPEKSINDO dan Badan Kerja Sama Provinsi Kepuluan harus merespons,” tuturnya.
Dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir dan kepualauan, Kementerian ATR/BPN bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah mewacanakan untuk mengadakan pertemuan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 pada Juni mendatang. “Jadi nanti pada bulan Juni di Wakatobi, kita akan laksanakan GTRA Summit dengan mengambil tema kita sesuaikan dengan puncak Presidensi Indonesia G20. Nah kunci dari G20 adalah pemulihan ekonomi yang inklusif dan berwawasan lingkungan atau berkelanjutan, sustainability dan inclusivity. Makanya kita bisa bicara mengenai masyarakat adat, sinkronisasi tata ruang, dan kawasan hutan. Kita sinkronkan dan bagaimana itu bisa punya manfaat kepada masyarakat kepulauan dan pesisir,” jelas Surya Tjandra.
“Harapannya pada Juni mendatang kita bahas ini secara mendalam sehingga bisa menjadi tonggak awal untuk membereskan beberapa masalah tadi dengan menggunakan pendekatan omnibus law tapi menukik ke masalahnya. Mudah-mudahan kalau Pak Presiden bisa gabung, saya kira akan ada terobosan kunci di sana, itu akan jadi awal baik untuk kita semua khususnya Ibu Bapak yang berada di wilayah pesisir kepulauan,” tambah Surya Tjandra.
Sebagai informasi, kegiatan yang diusung ASPEKSINDO ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi organisasi meneguhkan Indonesia sebagai Archipelagic State (negara kepulauan) terbesar di dunia, serta merumuskan arah kebijakan pembangunan berbasis kepulauan dan pesisir menuju kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkemajuan. Turut hadir sebagai narasumber pada Talk Show “Maritim Way”, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ai Mazi; Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang; dan mewakili Gubernur DKI Jakarta, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP), Suharini Eliawati, serta dimoderatori oleh Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu. (LS/RE)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
