AGRARIA.TODAY – Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) berperan penting dalam pelaksanaan Reforma Agraria yang digaungkan Presiden Joko Widodo. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam hal ini, melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar-kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2021 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, pada 8 s.d. 10 Desember 2021.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, selaku Koordinator Pelaksana GTRA Nasional, telah mengunjungi hampir seluruh provinsi se-Indonesia. Ia mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan GTRA pusat maupun daerah. “Rupanya memang bagaimana kerja Bapak/Ibu di lapangan, saya jadi merasakan ini sebuah kolaborasi yang sangat luar biasa, sangat berestafet,” ujarnya dalam kegiatan tersebut, Rabu (09/12/2021) malam.

Dalam diskusi bertajuk “Sambung Rasa GTRA Pusat dan Daerah” ini, Wamen ATR/Waka BPN juga menyampaikan bahwa Reforma Agraria harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Tidak hanya redistribusi tanah dan pemberian akses, Reforma Agraria merupakan proses dari hulu hingga hilir yang mengintegrasikan konsep perencanaan hingga penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

“Pak Dirjen Penataan Agraria, Andi Tenrisau, membuat satu kutipan yang menarik buat saya. ‘Semua merasa bisa, tapi belum tentu bisa merasakan’. Reforma Agraria yang holistik melibatkan seluruh kemampuan, seluruh aparat, jajaran di BPN itu bisa jadi seperti roh. Reforma Agraria adalah panggilan, sekaligus juga pedoman dan kunci dari pekerjaan Kementerian ATR/BPN. Dalam konteks itu, saya kira penting sekali untuk sambung rasa pekerjaan ini, harus ada rasanya, apa makna melakukan semua ini,” tutur Surya Tjandra.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa aspek tata ruang dan agraria telah menempatkan penyelenggaraan penataan ruang, termasuk perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan dalam bingkai land management. “Sudah saatnya pekerjaan yang dilakukan melampaui rutinitas BPN, yaitu administrasi pertanahan. Terlebih saat ini, BPN bukan hanya berbicara pertanahan, tetapi lebih luas mencakup agraria dan tata ruang. Artinya, perlu kombinasi aspek perencanaan, penataan, dan pengembangan pertanahan,” terangnya.

Baca juga  Kementerian ATR/BPN Lantik 20 Orang Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian

“Mudah-mudahan di acara hari ini beberapa hari ke depan, kita tidak cuma mengejar target, bagaimana melaksanakan target tercapai, tapi bisa menemukan rasa itu, menemukan betapa yang Ibu/Bapak lakukan mempunyai dampak sangat langsung kepada warga atau masyarakat,” tambah Surya Tjandra.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, mengungkapkan bahwa Rakor kali ini dirancang sebagai suatu kegiatan sambung rasa. “Kita harus maknai bahwa jangan selalu mau memaksakan dapat tercapai target itu, tanpa bisa merasakan bagaimana perjuangan teman-teman di lapangan. Saya tahu itu sehingga kita malam ini, mau mendengarkan berbagai tantangan di lapangan, apa yang dilakukan, bagaimana rasanya berjuang,” terangnya.

Menurutnya, GTRA memiliki peran penting berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. “Berbicara dengan potensi, GTRA. Berbicara tentang bagaimana penataan akses, GTRA. Bagaimana mengintegrasikan antara penataan aset dan penataan akses, GTRA tugasnya. Lalu, tugasnya juga menyelesaikan sengketa, melaporkan kepada tim nasional Reforma Agraria. Jadi, intinya kegiatan malam ini ialah menyambungkan rasa dari teman-teman pelaksana di daerah, GTRA daerah dan pusat,” papar Andi Tenrisau.

Baca juga  Melalui Bank Tanah, Pemerintah Jamin Ketersediaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Adapun Rakor GTRA Tahun 2021 ini dalam rangka tindak lanjut pilot project percepatan redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan berbasis penataan agraria berkelanjutan, sebagai salah satu instrumen akselerasi Reforma Agraria. Turut hadir dalam diskusi sambung rasa ini, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kelembagaan Reforma Agraria, Hermawan dan Direktur Landreform, Sudaryanto sebagai moderator. (YS/SA)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia