AGRARIA.TODAY – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya mengedukasi masyarakat dalam rangka menyukseskan program-program strategis nasional, di antaranya Reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Beberapa cara telah dilakukan, salah satunya dengan melakukan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN yang bekerja sama dan melibatkan Komisi II DPR RI. Kali ini, sosialisasi diselenggarakan di Hotel Atria, Magelang pada Kamis (08/12/2021).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah memiliki tujuan baik menjalankan cita-cita negara, yaitu mencapai kemerdekaan. Menurutnya, salah satu wujud kemerdekaan saat ini ialah dimilikinya legalitas status tanah oleh masyarakat. “Legalitas itu penting karena setiap saat, status tanah Bapak Ibu bisa berubah apalagi belum jelas legalitasnya akan menjadi sasaran empuk oleh para mafia tanah. Mafia tanah ini bisa dari kalangan mana saja, masyarakat biasa, pejabat negara, bahkan penegak hukum. Oleh karena itu, pentingnya sosialisasi ini sebagai edukasi Bapak Ibu agar terhindar dari mafia tanah tersebut,” ujarnya.
Luqman Hakim menjelaskan bahwa program PTSL merupakan program yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. “Ini program yang sudah seharusnya dijalankan oleh negara agar masyarakat bisa menikmati manfaatnya. Kita pun sebagai masyarakat seharusnya patut mendukung bersama menyosialisasikan program-program yang bagus, salah satunya PTSL ini,” ajak Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
Lebih lanjut, Luqman Hakim mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan program PTSL yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN. “Saya mengajak para peserta sosialisasi hari ini, mampu menjadi agen-agen percepatan pendaftaran tanah sehingga dapat membantu Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan segala macam konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia. Jadi, seluruh masyarakat Indonesia bisa memiliki penguatan legalitas hak atas tanahnya,” tambahnya.
Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi, berharap dukungan Komisi II DPR RI dalam rangka menyukseskan program-program yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN. “Kegiatan ini penting bagi kami karena dengan soliditas dan dukungan masyarakat di daerah, dapat membantu kami dalam rangka menyosialisasikan dan menyukseskan Program Strategis Kementerian ATR/BPN yang beberapa di antaranya ialah PTSL dan Reforma Agraria,” ungkap Yagus Suyadi.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama, yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan ini, menjelaskan mengenai program-program Kementerian ATR/BPN dikelompokan menjadi dua bagian. “Saat ini, terdapat dua fokus program di Kementerian ATR/BPN, yaitu percepatan pendaftaran tanah dan digitalisasi terkait dengan pelayanan. Dua hal itu menjadi visi kita sampai tahun 2025. Pertama, percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL, serta saat ini Kementerian ATR/BPN terus mengembangkan layanan-layanan pertanahan dalam bentuk digital sehingga memudahkan masyarakat. Begitupun nanti sertipikat Bapak Ibu akan berbentuk digital,” jelasnya.
Ketua Penyelenggara sekaligus Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) pada Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Indra Gunawan, berkata bahwa Reforma Agraria juga menjamin kesejahteraan masyarakat melalui program penataan akses. “Mengingat pentingnya Reforma Agraria, dibutuhkan dukungan dari Komisi II DPR RI selaku mitra kerja Kementerian ATR/BPN, dukungan pemerintah daerah, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat karena tanggung jawab dalam pelaksanaan Reforma Agraria tidak hanya menjadi tugas Kementerian ATR/BPN semata,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kesempatan ini, Ketua Tim Nasional Kendali PTSL, Hary Noegroho; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, Triyono. (RE)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
