AGRARIA.TODAY – Implementasi dari pelaksanaan Reforma Agraria, terus didorong Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra di seluruh wilayah Republik Indonesia. Melalui Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan secara daring pada Kamis (09/09/2021), Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN memaduserasikan implementasi Reforma Agraria melalui tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan kepada pemangku kepentingan terkait. Hal inilah yang menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN mengungkapkan tantangan terberat pemerintah saat ini adalah ketika ingin mendorong percepatan pembangunan, kemudahan berinvestasi dan penciptaan lapangan kerja. Tetapi, terkurung dalam cara kerja yang mengedepankan silo mentality atau bekerja sesuai zona dan sektor masing-masing.
“Saya kira esensi dari pertemuan kita tempo hari menimbulkan isu-isu besar yang harus segera dibereskan sehingga menimbulkan usulan dilaksanakannya GTRA Summit. Hal ini menjadi suatu milestone bagi kementerian/lembaga terkait yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk pelaksanaan Reforma Agraria yang terpaduserasi,” kata Surya Tjandra.
Surya Tjandra juga menuturkan pandangannya bahwa Reforma Agraria bukan sekedar program, tetapi menjadi suatu kewajiban bagi seluruh pihak yang terkait, mulai dari Presiden sebagai pelaksana Undang-Undang untuk melaksanakan hal tersebut. Namun demikian, konkret dari pelaksanaannya sendiri memunculkan pandangan-pandangan yang variatif sehingga perlu kembali dilakukan konsolidasi bagi seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Dan cara kerja silo seperti ini sudah waktunya dipupus. Melalui arahan Presiden yang terwujud dalam UU Cipta Kerja, rasanya ada peluang untuk kita konsolidasikan mulai dari perizinan kemudian turunannya berupa kemudahan investasi dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.
Kembali pada pelaksanaan Reforma Agraria di Sulawesi Tenggara, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN mengatakan refleksi kompilasi persoalan agraria di Sulawesi Tenggara, tantangan terbesarnya adalah koordinasi penyelesaian isu lintas sektor. “Dalam konteks Sulawesi Tenggara saja, terdapat empat kementerian yang terlibat, yaitu KKP, KLHK, ESDM dan ATR/BPN. Nah ini perlu sama-sama kita pikirkan untuk mencari solusi, dengan gagasan GTRA Summit,” usul Surya Tjandra.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi mengakui bahwa saat ini banyak permasalahan terkait sektor agraria yang perlu dapat perhatian khusus dari para pemangku kepentingan, antara lain, pertama sengketa dan konflik agraria, kedua alih fungsi lahan pertanian yang masif, ketiga kemiskinan dan pengangguran, keempat kesenjangan sosial dan kelima turunnya kualitas lingkungan hidup. “Untuk mengatasi hal tersebut, Reforma Agraria diyakini menjadi solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan sektor agraria melalui penyelenggaraan penataan aset Reforma Agraria yang disertai dengan penataan akses,” tutur Ali Mazi. (LS/TA)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
