AGRARIA.TODAY – Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masih terus berlanjut dan nilai yang diperoleh dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh motivasi tinggi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN serta dukungan maksimal dari para pimpinan di Kementerian ATR/BPN.

Berbicara dukungan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra secara jelas mengatakan bahwa ia sangat mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian ATR/BPN. “Saya akan membantu Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian ATR/BPN,” ujar Surya Tjandra pada Rapat Persiapan Verifikasi Lapang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Tahun 2021, secara daring, Rabu (08/09/2021).

Surya Tjandra mengatakan bahwa ia akan membangun kolaborasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga yang menangani kegiatan Reformasi Birokrasi, khususnya untuk kegiatan Reformasi Birokrasi yang melibatkan kementerian/lembaga lain. “Selain itu juga melakukan evaluasi bersama pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala antar unit kerja Eselon I,” ungkap Wamen ATR/Waka BPN.

Selain itu, peran Wamen ATR/Waka BPN dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah mampu meningkatkan efektivitas serta kolaborasi Tim Reformasi Birokrasi dengan unit kerja Eselon I di Kementerian ATR/BPN. Ia juga akan membantu Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam menyiapkan sistem untuk merekam proses dan mengendalikan program Reformasi Birokrasi secara keseluruhan.

“Esensi Reformasi Birokrasi adalah memperbaiki layanan dan perbaikan layanan itu perlu dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” kata Wamen ATR/Waka BPN.

Baca juga  Sertipikat Redistribusi TORA Jadi Pelindung Masa Depan Masyarakat Desa Gunung Anten

Selain mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan beberapa catatan lain. Salah satunya, pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu memiliki lokus dan fokus prioritas, yang mengacu pada akar masalah. “Kita perlu mengidentifikasi, di mana unit kerja yang memang dapat dipublikasi kelebihannya untuk mewakili Kementerian ATR/BPN. Perlu lakukan branding, karena sekali lagi the content of the audience is more important than the content of the talk,” kata Surya Tjandra.

Dalam verifikasi lapang PMPRB nanti, akan dilakukan pemaparan oleh Direktur Jenderal, selaku pimpinan unit kerja Eselon I. Terhadap hal itu, Wamen ATR/Waka BPN berpesan bahwa paparan hendaknya memuat apa yang diinginkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). “Paparan kalau bisa menarik dengan mengandalkan multimedia serta perlu pelibatan setiap jajaran dalam paparan verifikasi lapang,” kata Surya Tjandra. (RH/AM)

Baca juga  Sertipikat Tanah Dibagi Tegaskan Natuna Wilayah NKRI

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia