AGRARIA.TODAY – Kurang lebih 1,5 bulan sudah kegiatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berlangsung di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Demi meningkatkan kualitas program ini di masa mendatang, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN bersama dengan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) menyelenggarakan Workshop Evaluasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Jumat (03/09/2021). Penyelenggaraan workshop bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center dengan peserta terbatas dan protokol kesehatan yang ketat.
Sekretaris Ditjen Tata Ruang, Hardian menuturkan bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN menjalankan Rencana Strategis (Renstra) yang mempunyai beberapa program prioritas. Dari beberapa program prioritas, terdapat target khusus untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berjumlah 2.000 RDTR dan sudah berjalan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024.
Untuk mencapai target Renstra, Ditjen Tata Ruang juga berupaya dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Hardian menjelaskan bahwa pihaknya melakukan beberapa terobosan yang terbagi dalam terobosan SDM, terobosan teknologi dan terobosan kelembagaan. “Melalui PPSDM, kita sudah melaksanakan Diklat Khusus Rencana Tata Ruang (RTR) bagi tingkat pemula dan lanjutannya. Dalam satu angkatan, kurang lebih terdapat 500 peserta,” terangnya.
Begitu juga dalam terobosan teknologi. Hardian berkata bahwa dalam hal penyelenggaraan penataan ruang, Kementerian ATR/BPN mempunyai aplikasi GISTARU yang berisi RTR online dan RDTR interaktif serta terkoneksi dengan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko, sebuah layanan perizinan online terpadu. “Semua rencana tata ruang baik umum maupun rinci sudah terdapat di aplikasi GISTARU. Juga ada PROTARU yaitu aplikasi yang memberikan informasi penyusunan dan legislasi RTR. Mahasiswa dapat memanfaatkan ini,” tuturnya.
Terkait terobosan kelembagaan, Hardian mengapresiasi inisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam membentuk MBKM. Menurutnya, MBKM ini adalah sebuah peluang untuk dimanfaatkan terutama mahasiswa yang tergabung dalam program MBKM untuk melakukan sesuatu di dalam mengisi ruang kosong dalam tahapan penyusunan rencana tata ruang, rencana umum maupun rinci. “Program itulah yang kita manfaatkan. Hingga mudah-mudahan di tahun depan, pemerintah mendapat hal positif dari MBKM khususnya dalam hal ini di bidang penataan ruang. Mahasiswa dapat beraktivitas di bidang perencanaan wilayah, penataan ruang, atau di wilayah penyelenggaraan penataan ruang serta memberikan nilai tambah ke mahasiswa dan universitas, prinsipnya simbiosis mutualisme,” jelasnya.
Ketua ASPI, Irwan Rudianto berkata bahwa pelaksanaan program MBKM sudah berjalan secara riil selama 4-5 Minggu. Sejak awal Juli 2021 sudah dilaksanakan beberapa pelatihan sebagai pembekalan awal jalannya program MBKM bagi mahasiswa. “Kita ingin berperan serta dan ikut aktif untuk melaksanakan program magang yang dilakukan di bawah Kementerian ATR/BPN, dan berbagai macam kegiatan di dalamnya,” ujarnya.
Masih terkait program MBKM, Iwan Rudianto juga berkata bahwa di satu sisi ada kebutuhan yang bisa saling bersinergi antara institusi pemerintah dengan akademisi. Hal ini bisa sebagai peluang untuk senantiasa mengakselerasi kegiatan menjadi lebih baik. “Oleh karena itu, dirasa perlu dalam satu bulan ini kita mengevaluasi hal ini. Harapannya di tahun 2022 kita bisa memastikan apa yang bisa dilakukan terkait program MKBM agar menjadi lebih baik,” tutupnya. (AR/AF)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
